Lippo Hibahkan Lahan untuk Program Rumah Prabowo, Target 140 Ribu Unit Dibangun

AKURAT.CO Pemerintah menerima hibah lahan seluas 30 hektare di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, untuk mendukung program pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Lahan tersebut dihibahkan oleh Lippo Group melalui Danantara Indonesia dan diproyeksikan menjadi kawasan hunian vertikal yang mampu menampung hingga sekitar 140 ribu unit apartemen.

Serah terima hibah dilakukan dalam peninjauan lokasi pembangunan yang dihadiri Ketua Satgas Perumahan sekaligus Utusan Khusus Presiden RI Hashim Djojohadikusumo, CEO Danantara, Rosan Roeslani, serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait.

Hashim mengatakan kebutuhan rumah layak huni di Indonesia masih sangat besar. Berdasarkan data pemerintah, jutaan keluarga masih belum memiliki rumah sendiri.

Baca Juga: Akses Rumah MBR Kian Mudah, DP 1 Persen hingga Gratis BPHTB

“Kebutuhan rumah layak huni di Indonesia masih sangat besar. Berdasarkan data yang dihimpun pemerintah, terdapat sekitar 9 hingga 15 juta keluarga yang belum memiliki rumah,” kata Hashim di Cikarang, Minggu (8/3/2026).

Dirinya juga menambahkan persoalan perumahan tidak hanya terkait kepemilikan rumah, tetapi juga kualitas hunian yang masih belum memadai.

“Selain itu terdapat sekitar 27 juta rumah tangga yang masih tinggal di rumah tidak layak huni. Karena itu, program pembangunan rumah menjadi salah satu prioritas pemerintah,” ujarnya.

Program pembangunan 3 juta rumah per tahun merupakan salah satu program strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Program tersebut ditujukan untuk mengurangi backlog perumahan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hashim menilai sektor perumahan memiliki dampak ekonomi yang luas karena mampu menggerakkan banyak industri pendukung.

“Program 3 juta rumah per tahun menjadi bagian dari strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata dia.

Menurutnya, pembangunan satu unit rumah dapat menggerakkan rantai industri yang panjang.

“Setiap pembangunan rumah dapat menggerakkan lebih dari 180 sektor industri, mulai dari bahan bangunan hingga perabot rumah tangga,” jelas Hashim.

Menteri PKP, Maruarar Sirait mengapresiasi kontribusi sektor swasta dalam mendukung program perumahan rakyat. Ia menilai hibah lahan dari keluarga Riady menjadi contoh kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha untuk mengatasi persoalan perumahan nasional.

“Ini bukan sekadar komitmen, tetapi lahir dari rasa kebersamaan dan kemanusiaan yang luar biasa untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah,” kata Maruarar.

Baca Juga: Sederet Aksi Penuhi Tingginya Permintaan Rumah MBR

Ara menjelaskan pembangunan hunian vertikal di atas lahan tersebut akan dilakukan secara bertahap dengan kapasitas yang cukup besar.

“Dari gambaran tim, dengan lahan sekitar 30 hektare ini kita kurang lebih bisa membangun sekitar 140.000 unit,” ujarnya.

Jumlah tersebut setara sekitar 5 persen dari target pembangunan 3 juta rumah secara nasional setiap tahun. Pemerintah menilai konsep hunian vertikal menjadi solusi untuk memaksimalkan keterbatasan lahan di kawasan perkotaan dan wilayah penyangga Jakarta.

CEO Danantara, Rosan Roeslani mengatakan, peninjauan lokasi menjadi langkah awal untuk memastikan pengembangan kawasan hunian berjalan secara terencana.

“Penyediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional,” kata Rosan.

Dirinya menambahkan pengembangan kawasan tersebut akan melibatkan kolaborasi antara pemerintah, BUMN, Danantara, dan sektor swasta.

“Melalui kolaborasi pemerintah, Danantara, BUMN dan sektor usaha, kami ingin memastikan pengembangan kawasan hunian ini dirancang secara matang,” ujarnya.

Sementara itu, CEO Lippo Group James Riady menjelaskan keputusan menghibahkan lahan tersebut didorong oleh dukungan terhadap program pemerintah dalam memperluas akses perumahan bagi masyarakat.

“Alasan kami menghibahkan tanah ini karena mendukung Presiden yang punya hati untuk rakyat,” kata James Riady.

Program pembangunan hunian di Cikarang juga menjadi bagian dari upaya pemerintah mengatasi backlog perumahan yang selama ini menjadi tantangan struktural sektor properti Indonesia.

Berdasarkan data Kementerian PUPR sebelumnya, backlog perumahan nasional diperkirakan mencapai lebih dari 12 juta unit, terutama di segmen masyarakat berpenghasilan rendah.

Selain proyek di Cikarang, pemerintah juga tengah menyiapkan sejumlah lokasi lain untuk pembangunan hunian vertikal. Salah satunya di Depok, Jawa Barat, yang direncanakan memanfaatkan sekitar 45 hektare lahan untuk pembangunan ratusan ribu unit rumah.

Setelah peninjauan lokasi, Kementerian PKP bersama Danantara akan melanjutkan tahap perencanaan teknis, termasuk pematangan konsep kawasan, penyusunan skema pengembangan, hingga mekanisme penentuan harga hunian.

Pemerintah juga akan merumuskan kriteria pembelian unit agar program tersebut tepat sasaran bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Skema pembiayaan dan model kepemilikan masih dalam tahap penyusunan sebelum proyek pembangunan dimulai.