Pemerintah Kucurkan 19.668 BSPS di Sumut, Ini Rinciannya

AKURAT.CO Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengalokasikan 19.668 unit Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk Sumatera Utara pada 2026.

Program ini ditujukan untuk mempercepat perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan dijadwalkan mulai berjalan pada minggu kedua April 2026.

Menteri PKP, Maruarar Sirait menyatakan, alokasi tersebut terbagi ke dalam beberapa wilayah prioritas, yakni 8.825 unit di perdesaan, 5.525 unit di kawasan pesisir, dan 5.285 unit di perkotaan.

Baca Juga: Presiden Prabowo Panggil Menteri PKP ke Hambalang, Akselerasi Program Rumah Bersubsidi

“Setiap anggaran negara yang digunakan dalam program itu harus dimanfaatkan secara benar dan sesuai peruntukannya,” ujar Maruarar dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu (25/3/2026).

Di tingkat daerah, Kabupaten Toba menjadi salah satu wilayah yang masuk tahap awal verifikasi. Tercatat sebanyak 46 unit rumah diusulkan sebagai calon penerima BSPS, yang tersebar di Kecamatan Balige sebanyak 20 unit, Kecamatan Porsea 14 unit, dan Kecamatan Bonatua Lunasi 12 unit.

Pemerintah menekankan bahwa proses verifikasi lapangan menjadi kunci untuk memastikan bantuan tepat sasaran.

Maruarar menegaskan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan program menjadi faktor penting untuk menjaga akuntabilitas.

“Masyarakat juga diimbau untuk aktif mengawasi serta segera melaporkan apabila ditemukan pungutan liar, dengan disertai bukti yang jelas seperti video dan foto serta laporkan segera ke kementerian PKP,” ujarnya.

Program BSPS sendiri merupakan skema bantuan stimulan yang telah berjalan sejak era sebelumnya sebagai bagian dari kebijakan penanganan backlog perumahan nasional.

Berdasarkan data Kementerian PUPR pada periode sebelumnya, backlog perumahan Indonesia masih berada di kisaran jutaan unit, dengan RTLH menjadi salah satu fokus utama intervensi pemerintah.

Baca Juga: Bahas Rusun Subsidi Meikarta, Menteri PKP Maruarar Sirait Datangi KPK

Dalam konteks ini, BSPS menjadi instrumen fiskal untuk meningkatkan kualitas hunian tanpa membangun rumah baru sepenuhnya, melainkan mendorong swadaya masyarakat.

Secara nasional, pemerintah menargetkan penyaluran BSPS mencapai 400.000 unit pada 2026. Target ini menjadi bagian dari agenda prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mempercepat penanganan RTLH sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah.

Selain itu, program ini juga memiliki efek berganda terhadap sektor riil, terutama industri bahan bangunan dan tenaga kerja konstruksi lokal.

Dari sisi implementasi, Kementerian PKP turut memperkenalkan mekanisme Pemilihan Terbuka Toko untuk penyediaan material bangunan. Skema ini dirancang guna meningkatkan transparansi dan mencegah praktik penyimpangan dalam distribusi bantuan.

Pemerintah juga memastikan proses pelaksanaan akan diawasi secara berlapis, mulai dari verifikasi administratif hingga pengecekan fisik di lapangan.

Dampak program ini dinilai signifikan bagi masyarakat penerima manfaat. Selain meningkatkan kualitas hunian menjadi lebih layak, sehat, dan aman, BSPS juga berpotensi mengurangi risiko kesehatan dan kerentanan sosial akibat kondisi rumah yang tidak memadai.

Di sisi lain, bagi perekonomian daerah seperti Sumatera Utara, alokasi hampir 20 ribu unit diperkirakan mendorong aktivitas ekonomi lokal melalui peningkatan permintaan bahan bangunan dan jasa konstruksi.