Tekan Pembiayaan Informal, Pemerintah Tambah Plafon KPP Jadi Rp50 Triliun

AKURAT.CO Pemerintah memperluas fungsi Kredit Program Perumahan (KPP) bukan hanya sebagai fasilitas pembiayaan rumah, tetapi juga sebagai instrumen untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap pinjaman berbunga tinggi dari rentenir. 

Sejalan dengan tingginya permintaan masyarakat, plafon pembiayaan KPP pada 2026 resmi dinaikkan dari Rp36 triliun menjadi Rp50 triliun.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menyampaikan hal tersebut saat menghadiri Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi di Pendopo Ronggo Hadinegoro, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. 

Baca Juga: BNI dan Kementerian PKP Sosialisasi KPP di Brebes, Tegaskan Komitmen Dukung Kepemilikan Rumah

Kegiatan itu turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono, Wakil Wali Kota Blitar Elim Tyu Samba, Bupati Blitar Rijanto, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, dan Direktur Consumer Banking BRI Aris Hartanto.

Maruarar mengatakan pemerintah memilih menghadirkan akses pembiayaan yang lebih murah dibanding membiarkan masyarakat terus bergantung pada pinjaman informal.

"Kalau masih banyak masyarakat yang terjerat rentenir, berarti negara harus hadir. Kita tidak perlu marah kepada rentenir, tetapi menghadirkan solusi yang lebih baik. KPP memberikan akses yang lebih mudah, proses yang lebih cepat, dan bunga yang jauh lebih rendah sehingga masyarakat memiliki pilihan pembiayaan yang lebih menguntungkan," kata Maruarar dalam keterangannya, Jumat (3/7/2026).

Menurutnya, KPP kini dirancang tidak hanya untuk masyarakat yang ingin memiliki, membangun, atau merenovasi rumah, tetapi juga menjangkau pelaku usaha di sektor perumahan mulai dari pengembang, kontraktor, produsen bahan bangunan hingga toko material. 

Skema tersebut diharapkan mampu memperkuat rantai pasok sektor perumahan sekaligus menggerakkan aktivitas ekonomi daerah.

Pemerintah juga memutuskan menaikkan plafon pembiayaan KPP menjadi Rp50 triliun setelah melihat tingginya antusiasme masyarakat terhadap program tersebut.

"Minggu lalu saya dipanggil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Karena antusiasme masyarakat sangat tinggi, plafon Kredit Program Perumahan tahun ini ditingkatkan dari semula Rp36 triliun menjadi Rp50 triliun. Ini menunjukkan pemerintah serius memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku usaha," ujar Maruarar.

Dalam kegiatan tersebut, pemerintah bersama BP Tapera dan BRI menyalurkan pembiayaan KPP kepada 632 debitur dengan total nilai Rp121,7 miliar.

Sebanyak Rp91,7 miliar disalurkan kepada masyarakat yang memanfaatkan pembiayaan untuk membeli, membangun maupun merenovasi rumah, sedangkan sisanya dialokasikan kepada pelaku usaha pada sisi pasok sektor perumahan.

Direktur Consumer Banking BRI, Aris Hartanto mengatakan, penyaluran KPP terus menunjukkan perkembangan positif. Hingga 30 Juni 2026, realisasi pembiayaan KPP melalui BRI telah mencapai Rp10,55 triliun atau sekitar 87,9% dari target tahun ini sebesar Rp12 triliun.

BRI adalah bank milik rakyat. Semangat perusahaan adalah membantu rakyat melalui program-program pemerintah yang memberikan kemudahan pembiayaan.

"Hingga 30 Juni 2026, realisasi penyaluran KPP melalui BRI telah mencapai Rp10,55 triliun dari target sebesar Rp12 triliun. Kami akan terus mendukung agar program ini semakin luas manfaatnya bagi masyarakat," ujar Aris.

Salah satu penerima manfaat asal Tulungagung mengaku memperoleh pembiayaan KPP sebesar Rp2 miliar untuk mengembangkan usaha toko bangunan. 

Dirinya menyebut bunga pinjaman melalui KPP sekitar 6%, lebih rendah dibanding pinjaman usaha sebelumnya yang mencapai sekitar 12%, sehingga beban pembiayaan usaha menjadi lebih ringan.