PKP Percepat Rusun, Danantara hingga CSR Jadi Sumber Pembiayaan

AKURAT.CO Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mulai mempercepat pembangunan rumah susun dengan memanfaatkan aset negara yang telah berstatus clear and clean. Langkah ini dilakukan melalui kolaborasi lintas kementerian bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengatakan, dukungan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menjadi salah satu faktor penting dalam mempercepat penyediaan lahan bagi pembangunan hunian masyarakat.

"Yang pertama kami mendapatkan tanah-tanah yang ideal. Ideal artinya clear and clean, benar-benar milik negara, dikuasai negara, dan siap dibangun rumah susun," ujar Maruarar usai rapat dengan Menteri ATR di Jakarta, Selasa (14/7/2026).

Baca Juga: Kebut Program Perumahan, Ara Lantik 8 Pejabat Kementerian PKP

Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan beberapa skema pembiayaan agar pembangunan tidak sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Maruarar menjelaskan sedikitnya terdapat empat sumber pendanaan yang akan digunakan, yakni melalui Danantara, APBN, pengembang (developer), dan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

"Yang mau bangun nanti kita bikin skemanya. Bisa Danantara, bisa APBN, bisa developer, dan bisa CSR," katanya.

Salah satu proyek yang akan segera dimulai berada di kawasan Tanah Abang. Maruarar menyebut lokasi tersebut telah dipastikan bebas sengketa sehingga siap masuk tahap konstruksi.

Selain itu, pemerintah juga akan memulai pembangunan rumah susun di kawasan Kiaracondong, Bandung.

Proyek tersebut akan dikerjakan bersama PT Astra International Tbk melalui program CSR perusahaan.

"Astra akan memberikan CSR untuk membangun seribu unit rumah susun," kata Maruarar.

Dirinya mengatakan dirinya dijadwalkan bertolak ke Bandung bersama jajaran Astra dan PT Kereta Api Indonesia guna memulai proses pembangunan bersama pemerintah daerah.

Baca Juga: Menteri Ara Gandeng BPK Kawal Anggaran Kementerian PKP Rp12,2 Triliun di 2026

Tak hanya pembangunan rumah susun, pemerintah juga tengah menyiapkan konsep kota satelit sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Maruarar, kawasan tersebut nantinya akan terintegrasi dengan fasilitas pendidikan tinggi sehingga mampu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.

"Sesuai arahan Presiden, titiknya sudah ditentukan. Kami tinggal menjalankan visi-misi Presiden dan memperdalam melalui survei," ujarnya.

Maruarar menilai kolaborasi lintas kementerian menjadi kunci percepatan penyediaan hunian bagi masyarakat, mulai dari penyediaan lahan, pembiayaan hingga pelaksanaan pembangunan.