Lewat Program Peternakan Rakyat, Pemerintah Genjot Keuangan Inklusif

AKURAT.CO Penyediaan akses yang lebih luas terhadap layanan keuangan formal memainkan peranan penting dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik akses terhadap penempatan dana maupun pembiayaan usaha di lembaga keuangan formal.
Untuk itu, Pemerintah kian gencar mengintegrasikan kegiatan pemberdayaan ekonomi dan keuangan inklusif guna mencapai tingkat inklusi keuangan sebesar 90% pada tahun 2024, sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo selaku Ketua Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI).
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan yang juga selaku Ketua Sekretariat DNKI, Ferry Irawan mengatakan sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), salah satu kelompok sasaran prioritas keuangan inklusif yakni sektor agrikultur yang menyasar petani, peternak, dan nelayan.
Baca Juga: Gandeng Kementan, Bank Sinarmas Bahas Pembiayaan Peternakan Daging Sapi
Sektor agrikultur tersebut juga merupakan salah satu penopang terbesar ekonomi nasional, sehingga tingkat kesejahteraan petani, peternak, dan nelayan perlu untuk terus didorong.
“Pemerintah berkomitmen untuk mengembangkan literasi keuangan dan keterampilan wirausaha khususnya bagi para peternak sebagai salah satu upaya transformasi ekonomi yang inklusif dan produktif dengan meningkatkan transfer of knowledge dan teknologi serta pendampingan kemitraan,” ungkap Ferry di sela FGD pemberdayaan akses keuangan dengan skema closedloop pada klaster peternakan rakyat dikutip Jumat (15/12/2023).
Ditambahkan, upaya scale up usaha dengan bermitra bersama BUMN diharapkan mampu mengakselerasi klaster peternakan rakyat. Selain itu, optimalisasi hasil produksi juga terus didorong melalui pengelolaan supply dan demand yang baik, mempermudah penyaluran subsidi, serta mendorong regenerasi dengan melahirkan peternak milenial.
Selanjutnya, peningkatan pembiayaan bagi kelompok peternak juga terus diupayakan oleh Pemerintah melalui program KUR dengan bunga yang relatif rendah. Terkait dengan akses pembiayaan tersebut, Pemerintah juga memanfaatkan digitalisasi sebagai opsi baru bagi masyarakat. Pemanfaatan digitalisasi dinilai mampu mendorong inklusi keuangan yang akan berdampak pada peningkatan aktivitas ekonomi secara menyeluruh, untuk itu akselerasi keuangan digital menjadi salah satu strategi pengembangan peternak rakyat.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut diantaranya yakni Anggota Komisi IV DPR RI Ravindra Airlangga, Asisten Deputi Keuangan Inklusif dan Keuangan Syariah Kemenko Perekonomian Erdiriyo, Sekjan Majelis Dakwah Islamiyah, perwakilan PT Berdikari, perwakilan PT Askrindo Syariah, perwakilan PT Jamkrindo Syariah,pPerwakilan Bank BJB Syariah, perwakilan Pegadaian Syariah, serta perwakilan Cikarawang Farm.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
Terpopuler
- 1Cuma Jadi Beban Istana, Menteri Pariwisata Tak Punya Sense of Crisis dan Layak Diganti
- 2Usai Kritik Pigai, Hotman Paris Kini Malah Ingin Jalan Malam Bareng Menteri HAM: Biar Begal Kabur Semua
- 3Prediksi Skor Prancis vs Pantai Gading 5 Juni 2026: Les Bleus Masih Terlalu Kuat atau The Elephants Siap Membuat Kejutan?
- 4Prediksi Skor PSG vs Arsenal, Susunan Pemain, Jadwal Siaran Langsung
- 5Berbahasa Indonesia Usai Laga Kalahkan Oman, John Herdman: Saya Capek!
- 6BRIN Ingatkan Wacana Jokowi Keliling Daerah Berpotensi Memanaskan Politik Terlalu Dini
- 7Tragedi di Gurun Sahara: 49 Orang Tewas Kehausan Setelah Truk Mogok di Gurun Niger
- 8Kurs Dolar AS Tembus Rp18.025 Hari Ini, Rupiah Catat Rekor Terlemah dalam Sejarah
- 9Astra Gandeng Pemprov Jakarta Kampanyekan Naik Transportasi Umum, Pramono: Kunci Atasi Macet dan Polusi
- 10Trump Klaim Kekuatan Militer Iran Hancur Total, Tersisa Sekitar 21 Persen Rudal









