Polemik Tapera, Menko Airlangga: Sosialisasi Harus Lebih Jelas dan Detail

AKURAT.CO Pemerintah sedang mempersiapkan kebijakan baru terkait iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko), Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa sosialisasi mengenai kebijakan ini harus dilakukan dengan lebih jelas dan detail, terutama mengenai manfaat dan suku bunga yang berlaku. 

"Tapera tanyakan kepada Menteri PUPR dan Menteri Keuangan. Timnya kan itu. Ya sosialisasinya harus lebih jelas. Harus detail, manfaatnya, bunganya berapa," ujar Airlangga, Jakarta, Jumat (31/5/2024).

Selanjutnya, ia juga menekankan pentingnya memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan kredit perumahan. Mengenai implementasi kebijakan ini, Airlangga menekankan perlunya segera menerbitkan peraturan teknis yang jelas. "Ya tentu supaya lebih jelas, peraturan harus lebih cepat keluar," katanya. 

Baca Juga: Tolak Tapera, Apindo: Pekerja Swasta Bisa Manfaatkan Program MLT BPJS Ketenagakerjaan

Iuran Tapera diatur dalam PP Nomor 21 Tahun 2024 yang merupakan perubahan dari PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Dana Tapera ini dikelola oleh Badan Pengelola Tapera (BP Tapera), yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat.

Menurutnya, kebijakan ini pasti akan dilaksanakan karena telah diatur dan diperkuat dalam undang-undang. "(Akankah di Batalkan?) Dasarnya lihat di undang-undang, lihat regulasi,” jawabnya.

Airlangga juga menjelaskan bahwa ada dua program utama dalam Tapera, yakni pemilikan rumah baru dan renovasi rumah.  "Nah, tentu kan ada dua program gitu, perumahan rumah baru, pemilikan rumah baru dan renovasi. Kemudian channeling perbankannya melalui mana," jelasnya.

Mengenai tenggat waktu untuk penerbitan peraturan teknis, Airlangga menyebutkan bahwa itu tergantung pada masing-masing kementerian terkait. "Tenggat waktu saat ditandatangani oleh kementerian masing-masing," jelasnya.

Ketika ditanya apakah semua peraturan teknis akan selesai pada periode pemerintahan Presiden Jokowi, Airlangga optimis bahwa semuanya akan beres dalam waktu yang cukup. "Beres lah, ini masih lama," tegasnya.

Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah mengakses kredit perumahan dan mendapatkan manfaat yang maksimal dari program Tapera.