Pemerintah Siapkan Skema Pembiayaan Baru Untuk UMKM dan Padat Karya

AKURAT.CO Pemerintah Indonesia berencana memperkuat dukungan bagi sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta industri kendaraan berbasis listrik melalui kebijakan insentif pajak dan program pembiayaan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, sejumlah insentif yang sudah berjalan akan diperpanjang hingga tahun depan guna memperkuat pemulihan ekonomi.

"Beberapa insentif prioritas yang sedang berjalan diusulkan untuk dilanjutkan ke tahun depan," ujar Airlangga. Insentif yang dimaksud meliputi Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk kendaraan bermotor listrik dan properti," ujarnya dalam rapat koordinasi terbatas pada Minggu (3/11/2024).

Kebijakan ini, lanjut Airlangga diharapkan mampu meningkatkan daya beli masyarakat serta mendukung transisi menuju energi yang lebih ramah lingkungan.

Airlangga menambahkan bahwa pemerintah juga sedang menyiapkan skema pembiayaan baru bagi UMKM dan industri padat karya.

“Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan untuk alat dan mesin pertanian akan terus didorong, serta ada usulan baru untuk kredit investasi atau revitalisasi bagi industri berbasis padat karya,” kata Airlangga.

Langkah ini bertujuan untuk memberikan kemudahan akses modal bagi UMKM, sekaligus mendorong peningkatan produktivitas sektor pertanian dan manufaktur.

Selain insentif pajak, pemerintah juga memprioritaskan pengembangan ekspor dari sektor UMKM untuk meningkatkan devisa negara. Airlangga menyampaikan bahwa pemerintah tengah menyiapkan peraturan pemerintah (PP) untuk mengoptimalkan devisa hasil ekspor, yang merupakan salah satu strategi penting dalam menyeimbangkan neraca perdagangan.

“Kami sedang menyiapkan PP terkait devisa hasil ekspor,” ujarnya. Ia juga menjelaskan bahwa langkah ini didukung dengan pembentukan satuan tugas (task force) yang akan mengkaji lebih lanjut strategi pelaksanaan insentif dan pemanfaatan devisa secara maksimal.

Dalam rangka meningkatkan investasi, pemerintah juga berencana memperbaiki sistem Online Single Submission (OSS) dan melakukan pembaruan pada regulasi investasi.

Airlangga mengungkapkan bahwa OSS akan diintegrasikan dengan kementerian dan lembaga terkait, seperti Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, ATR/BPN, dan PUPR. Dengan integrasi ini, diharapkan proses perizinan dapat berjalan lebih cepat dan efisien.

Selain itu, Kementerian Keuangan juga telah mengeluarkan kebijakan tax holiday yang diharapkan dapat menarik lebih banyak investor asing. “Tax holiday ini diharapkan bisa lebih diefektifkan,” jelas Airlangga.

Pemerintah optimis bahwa perbaikan dalam sistem OSS dan pemberian insentif pajak akan menciptakan iklim investasi yang kondusif di Indonesia.

Pemerintah juga tengah merumuskan program Indonesia Berwisata atau Tourism 5.0 sebagai bagian dari upaya memperkuat sektor pariwisata. Salah satu fokus utamanya adalah membuat harga tiket wisata yang lebih kompetitif, bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan dan Pertamina untuk memastikan akses transportasi yang lebih terjangkau bagi wisatawan.

“Tourism 5.0 adalah bagian dari upaya kami mendorong daya saing sektor pariwisata agar dapat bersaing secara global,” jelas Airlangga. Program ini ditujukan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara sekaligus mempromosikan destinasi wisata unggulan Indonesia.

Dengan langkah-langkah strategis ini, pemerintah berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. “Dari hasil rapat ini, kami akan segera melaporkan kepada Bapak Presiden untuk mendapatkan arahan lebih lanjut,” tukas Airlangga.