Menkeu Purbaya: Kenaikan DBHCHT Berdasarkan Pertumbuhan Ekonomi

AKURAT.CO Pemerintah membuka peluang untuk meningkatkan alokasi Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBHCHT) bagi daerah, namun keputusan tersebut akan sangat bergantung pada kondisi keuangan negara dan kinerja ekonomi nasional.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan hal itu saat menanggapi permintaan sejumlah daerah, termasuk Kabupaten Kudus, yang mengusulkan kenaikan alokasi DBHCHT untuk mendukung pembangunan wilayah.

“Semua daerah saat ini meminta tambahan DBHCHT. Pemerintah akan mempertimbangkannya dengan melihat kondisi keuangan negara. Semakin cepat pertumbuhan ekonomi, maka penerimaan negara dari cukai juga akan meningkat,” kata Purbaya saat kunjungan kerja di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Jumat (3/10/2025).

Baca Juga: Disindir Menkeu, Pembangunan Kilang Baru Dinilai Mendesak untuk Kurangi Defisit Sektor Migas

Menurut dia, peluang penambahan alokasi bagi daerah akan lebih jelas setelah evaluasi kinerja penerimaan negara pada triwulan kedua tahun depan. Jika ekonomi terus tumbuh positif, pemerintah akan memiliki ruang fiskal yang lebih besar untuk memperkuat transfer ke daerah.

“Dengan pertumbuhan ekonomi yang baik, seharusnya ada peluang untuk menambah distribusi ke daerah,” ujarnya.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Kudus meminta agar alokasi DBHCHT yang diterima dapat ditingkatkan dari Rp268 miliar pada 2025 menjadi lebih dari Rp300 miliar. Bupati Kudus Sam’ani Intakoris bahkan menyebutkan, jika alokasi mencapai Rp1 triliun, Kudus berpotensi menjadi “Singapura-nya Indonesia”.

Permintaan tersebut dilatarbelakangi kontribusi besar Kudus terhadap penerimaan negara. Setiap tahun, daerah penghasil rokok ini menyumbang sekitar Rp43 triliun dari sektor cukai.

Purbaya menegaskan bahwa pemerintah memahami pentingnya DBHCHT bagi daerah, terutama sebagai sumber pendanaan program kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan infrastruktur yang berkaitan dengan industri hasil tembakau. Namun, ia menekankan pentingnya menjaga keseimbangan fiskal nasional agar kebijakan tetap berkelanjutan.

Baca Juga: Pelaku Usaha MICE Apresiasi Menkeu Dorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional

“Prinsipnya, kita ingin daerah yang berkontribusi besar mendapatkan dukungan optimal, tetapi semua tetap harus memperhatikan kemampuan anggaran negara,” tutur Purbaya.