Pejabat OJK dan BEI Mundur di Tengah Gejolak Pasar, Hasto: Ini Teladan Kepemimpinan

AKURAT.CO Sejumlah pejabat tinggi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) memutuskan mengundurkan diri di tengah gejolak pasar modal yang terjadi baru-baru ini.
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menilai, langkah tersebut sebagai bentuk keteladanan baru dalam budaya kepemimpinan di Indonesia.
Menurut Hasto, kesediaan seorang pejabat untuk meletakkan jabatan ketika menghadapi persoalan besar merupakan cerminan standar etika dan tanggung jawab moral yang tinggi.
Sikap itu, kata dia, sejalan dengan semangat “Satyam Eva Jayate” (Hanya Kebenaran yang Berjaya) yang menjadi tema Rakernas I PDIP, sekaligus berfungsi sebagai perisai moral bagi para pemimpin bangsa.
“Di dalam Rakernas Pertama PDI Perjuangan, tema Satyam Eva Jayate adalah perisai moral. Ketika kami melihat ada pejabat yang menunjukkan tanggung jawab moralnya dengan mundur, PDI Perjuangan memandang hal ini sebagai suatu keteladanan baru yang patut diapresiasi,” ujar Hasto kepada wartawan di Gedung Megawati Institute, Menteng, Jakarta, Sabtu (31/1/2026).
Ia menegaskan bahwa jabatan publik bukan sekadar kursi kekuasaan, melainkan amanah besar yang menuntut pertanggungjawaban nyata kepada rakyat.
Baca Juga: Ancaman Perang Dunia III Mengintai, Indonesia Perlu Segera Siapkan Ketahanan Nasional
Di tengah dinamika ekonomi global dan domestik yang belum stabil, Hasto mendorong adanya sinergi yang kuat antara otoritas moneter, fiskal, dan sektor riil untuk memitigasi dampak gejolak pasar keuangan.
“Yang lebih penting saat ini adalah bagaimana otoritas moneter, fiskal, dan sektor riil bekerja sama. Berbagai persoalan di sektor keuangan dan pasar modal jangan sampai mengganggu sektor riil. Kepentingan rakyat, bangsa, dan negara harus dikedepankan di atas segalanya,” jelasnya.
Bagi PDIP, pengunduran diri massal di tubuh regulator keuangan ini harus dijadikan momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan keuangan nasional.
Hasto menekankan bahwa setiap kebijakan ekonomi pemerintah harus berorientasi pada kedaulatan ekonomi rakyat agar tidak mudah terguncang oleh spekulasi pasar global.
“Setiap keputusan ekonomi yang diambil pemerintah harus tetap berpijak pada kepentingan rakyat dan kedaulatan ekonomi nasional,” tegasnya.
Sebelumnya, krisis di jajaran regulator keuangan mencuat menyusul anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) secara signifikan pada 28–29 Januari 2026.
Setelah Iman Rachman mengundurkan diri dari jabatan Direktur Utama BEI, publik kembali dikejutkan dengan mundurnya tiga pejabat kunci OJK, yakni Ketua Dewan Komisioner Mahendra Siregar, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Inarno Djajadi, serta Deputi Komisioner I.B. Aditya Jayaantara.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini


Terpopuler
- 1Cuma Jadi Beban Istana, Menteri Pariwisata Tak Punya Sense of Crisis dan Layak Diganti
- 2Tragedi di Gurun Sahara: 49 Orang Tewas Kehausan Setelah Truk Mogok di Gurun Niger
- 3Prediksi Skor Prancis vs Pantai Gading 5 Juni 2026: Les Bleus Masih Terlalu Kuat atau The Elephants Siap Membuat Kejutan?
- 4Berbahasa Indonesia Usai Laga Kalahkan Oman, John Herdman: Saya Capek!
- 5BRIN Ingatkan Wacana Jokowi Keliling Daerah Berpotensi Memanaskan Politik Terlalu Dini
- 6Kurs Dolar AS Tembus Rp18.025 Hari Ini, Rupiah Catat Rekor Terlemah dalam Sejarah
- 7Kalender Jawa 4 Juni 2026: Weton Kamis Pahing Punya Karakter Cerdas dan Penuh Perhitungan
- 8Kalender Jawa 3 Juni 2026: Watak Weton Rabu Legi, Sosok Jujur yang Disukai Banyak Orang
- 9Astra Gandeng Pemprov Jakarta Kampanyekan Naik Transportasi Umum, Pramono: Kunci Atasi Macet dan Polusi
- 10Trump Klaim Kekuatan Militer Iran Hancur Total, Tersisa Sekitar 21 Persen Rudal







