Menkeu Purbaya: AI Jadi Pilar Ekonomi, Indonesia Siap Atur Risiko Global

AKURAT.CO Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk mengambil peran lebih aktif dalam pembentukan tata kelola global kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), di tengah meningkatnya pengaruh teknologi tersebut terhadap ekonomi dunia.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan Indonesia tidak hanya akan menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mitra strategis yang membawa perspektif negara berkembang dalam merumuskan kebijakan global.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam forum IMFC Early Warning Exercise pada rangkaian IMF-World Bank Spring Meeting yang berlangsung pada 13–17 April 2026 di Washington DC, Amerika Serikat.

Baca Juga: Menkeu Purbaya: Ketahanan Energi Indonesia Bertumpu pada Reformasi

Menurut Purbaya, keterlibatan Indonesia dalam AI telah berkembang signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

“Keterlibatan Indonesia dalam AI telah berkembang dari tahap awal pengembangan menjadi bagian integral dari seluruh perekonomian,” ujarnya.

Secara data, kontribusi sektor teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memang menunjukkan tren akseleratif. Pada 2025, sektor ini mencatat pertumbuhan sebesar 8,35% tertinggi sepanjang sejarah.

Pertumbuhan tersebut ditopang oleh pembangunan infrastruktur digital yang cukup agresif, termasuk jaringan serat optik sepanjang lebih dari 12.000 kilometer serta kapasitas satelit nasional mencapai 150 Gbps.

Angka tersebut menunjukkan bahwa fondasi digital Indonesia semakin kuat untuk mendukung adopsi teknologi AI secara luas, baik di sektor industri, keuangan, maupun layanan publik.

Namun demikian, pemerintah juga mengakui bahwa ekspansi AI tidak lepas dari berbagai risiko yang berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi.

Dalam forum tersebut, Indonesia menyoroti sejumlah risiko sistemik, mulai dari potensi gelembung aset akibat euforia investasi AI, hingga disrupsi pasar tenaga kerja akibat otomatisasi.

Selain itu, terdapat pula risiko konsentrasi pasar oleh perusahaan teknologi global, yang berpotensi memperlebar ketimpangan antara negara maju dan berkembang.

Risiko lainnya yang menjadi perhatian adalah penggunaan AI dalam pengambilan keputusan keuangan, yang dapat memicu instabilitas apabila tidak diawasi secara memadai.

Baca Juga: Respon Soal Motor Listrik Bagi SPPG, Purbaya: Tak Ada Belanja Baru untuk APBN 2026

Pemerintah juga menyoroti potensi erosi basis pajak akibat aktivitas digital lintas negara yang sulit dipantau secara konvensional.

Dalam konteks tersebut, Indonesia mendorong pembentukan mekanisme early warning system khusus AI di tingkat global.

Langkah ini dinilai penting untuk mendeteksi potensi krisis sejak dini, terutama yang bersumber dari interaksi antara teknologi dan sistem keuangan global.

Pendekatan ini sejalan dengan posisi Indonesia yang tidak hanya ingin menjadi pasar, tetapi juga aktor dalam pembentukan standar global.

Di sisi lain, Indonesia juga menekankan pentingnya distribusi manfaat AI yang lebih merata.

Tanpa intervensi kebijakan, adopsi teknologi berisiko hanya menguntungkan negara maju atau perusahaan besar, sementara negara berkembang tertinggal.

Karena itu, Indonesia mendorong model tata kelola AI yang inklusif, di mana transfer teknologi, penguatan kapasitas, dan akses terhadap inovasi menjadi bagian dari agenda global.

Dalam forum yang sama, Indonesia juga aktif melakukan diplomasi ekonomi melalui sejumlah pertemuan bilateral.

Salah satunya dengan Mathias Cormann dari Organisation for Economic Co-operation and Development.

Pertemuan tersebut membahas dukungan OECD terhadap proses aksesi Indonesia, termasuk penguatan kapasitas institusional dan pengembangan sistem perdagangan melalui Lembaga Nasional Single Window.