Jaga Ketahanan APBN, Berikut Strategi Fiskal ala Wamenkeu Juda Agung

AKURAT.CO Pemerintah menyiapkan serangkaian strategi untuk menjaga ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tengah meningkatnya tekanan global.

Kebijakan tersebut mencakup penguatan dari sisi belanja, pembiayaan, hingga penerimaan negara.

Wakil Menteri Keuangan, Juda Agung menyampaikan, langkah pertama yang ditempuh adalah meningkatkan efisiensi belanja negara, terutama pada program prioritas yang berdampak langsung terhadap masyarakat.

Baca Juga: S&P Pertahankan BBB, Defisit APBN Diproyeksi Menyempit

“Pemerintah meningkatkan efisiensi belanja dan kualitas implementasi program unggulan, termasuk program makan bergizi gratis (MBG),” ujar Juda dalam Fitch Ratings Annual Indonesia Conference di Jakarta, Kamis.

Efisiensi belanja menjadi penting di tengah kondisi global yang tidak menentu, seperti ketegangan geopolitik dan fluktuasi harga komoditas. Dalam kondisi tersebut, belanja negara dituntut lebih tepat sasaran agar mampu menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus stabilitas fiskal.

Selain efisiensi, pemerintah juga menerapkan kebijakan fiskal kontra-siklikal. Kebijakan ini dilakukan untuk meredam dampak perlambatan ekonomi global dengan tetap menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelompok rentan.

Salah satu instrumen yang digunakan adalah mempertahankan harga energi bersubsidi. Langkah ini dinilai penting untuk menahan tekanan inflasi dan menjaga konsumsi rumah tangga sebagai penopang utama pertumbuhan ekonomi domestik.

Baca Juga: Urgensi Perppu Defisit APBN di Atas 3 Persen PDB

Strategi berikutnya adalah memperkuat sisi pembiayaan negara melalui pendekatan inovatif. Pemerintah mengoptimalkan pengelolaan portofolio pembiayaan, sekaligus memperdalam pasar keuangan domestik agar tidak terlalu bergantung pada sumber eksternal.

Upaya tersebut juga mencakup penguatan bantalan fiskal (fiscal buffer), peningkatan efisiensi pengelolaan kas, serta menjaga hubungan dengan investor. Dengan langkah ini, pemerintah berupaya memastikan pembiayaan tetap tersedia dalam kondisi pasar yang bergejolak.

Di sisi penerimaan, pemerintah mencatat pertumbuhan yang cukup signifikan. Dalam tiga bulan pertama tahun berjalan, penerimaan pajak tumbuh sebesar 20%.

Pertumbuhan tersebut didorong oleh sejumlah faktor, antara lain digitalisasi sistem perpajakan melalui implementasi Coretax, optimalisasi penerimaan dari lonjakan harga komoditas, serta perbaikan dalam pengelolaan restitusi pajak.

Digitalisasi perpajakan menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam meningkatkan efektivitas sistem dan memperluas basis pajak. Dengan sistem yang lebih terintegrasi, diharapkan kepatuhan wajib pajak dapat meningkat.

Selain itu, pemerintah juga mengoptimalkan peran Badan Pengelola Investasi Danantara sebagai instrumen pembiayaan alternatif di luar APBN.

Menurut Juda, kehadiran Danantara diharapkan mampu mendorong partisipasi sektor swasta dalam pembiayaan pembangunan, terutama untuk proyek-proyek strategis.

“Kami memperkuat instrumen fiskal melalui sinergi dengan Danantara untuk mendukung investasi dan pembangunan,” ujarnya.

Langkah-langkah tersebut mencerminkan pendekatan menyeluruh pemerintah dalam menjaga ketahanan APBN, tidak hanya dari sisi pengeluaran, tetapi juga pembiayaan dan penerimaan.

Dengan kombinasi kebijakan tersebut, pemerintah berharap APBN tetap mampu menjadi instrumen utama dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global yang terus berkembang.