Tekanan Rupiah Naik, Pemerintah Perluas Pembiayaan Non-Dolar

AKURAT.CO Pemerintah mempercepat strategi diversifikasi pembiayaan dan kerja sama mata uang lintas negara di tengah tekanan nilai tukar rupiah yang kembali melemah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyatakan, koordinasi dengan Bank Indonesia dilakukan untuk memperkuat stabilitas rupiah melalui skema swap currency dan penerbitan surat berharga negara (SBN) dalam berbagai mata uang.

“Kita sudah mempersiapkan dengan Bank Indonesia terkait swap currency dengan China, Jepang, Korea, dan negara lain,” ujar Airlangga di Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Baca Juga: Dolar Menguat, Rupiah Terancam Melemah ke Rp17.550

Data pasar menunjukkan rupiah pada Selasa pagi melemah 11 poin atau 0,07% ke level Rp17.405 per USD dari sebelumnya Rp17.394. Pemerintah menilai tekanan ini tidak bersifat domestik semata, melainkan bagian dari penguatan dolar AS secara global yang juga menekan mata uang negara berkembang lainnya.

Airlangga menegaskan, pemerintah tengah menyiapkan komposisi pembiayaan baru dengan memperluas penerbitan SBN dalam mata uang non-dolar, termasuk yuan China dan yen Jepang.

“Ke depan kita juga akan terus mempersiapkan komposisi terkait dengan tingkat utang yang kita bisa, surat berharga yang kita bisa terbitkan seperti dari China ataupun yen untuk menjaga tekanan terhadap dolar AS,” jelasnya.

Dari sisi permintaan, tekanan terhadap dolar AS meningkat akibat faktor musiman. Kebutuhan devisa untuk ibadah haji serta pembayaran dividen korporasi pada kuartal II-2026 mendorong lonjakan permintaan valas.

“Biasanya pada saat ibadah haji dan kuartal kedua ada pembayaran dividen, jadi demand terhadap dolar AS tinggi,” kata Airlangga.

Secara global, kondisi diperburuk oleh meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang mendorong investor beralih ke aset safe haven, termasuk dolar AS. Fenomena ini secara historis kerap memicu pelemahan mata uang emerging markets, termasuk Indonesia, terutama saat terjadi lonjakan risiko global.

Baca Juga: QRIS RI-China Jadi Babak Baru Dedolarisasi

Seperti yang diketahui, strategi swap currency dan penerbitan obligasi valas bukan hal baru bagi Indonesia.

Bank Indonesia telah memperluas kerja sama bilateral swap arrangement sejak krisis keuangan global 2008 sebagai bantalan likuiditas.

Namun, intensifikasi langkah saat ini menunjukkan pergeseran strategi yang lebih agresif untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS di tengah volatilitas global yang meningkat sejak 2020-an.

Langkah ini menjadi sinyal bahwa pemerintah berupaya menjaga likuiditas valas sekaligus menstabilkan rupiah tanpa mengandalkan intervensi tunggal di pasar spot.

Diversifikasi sumber pembiayaan dinilai dapat memperluas basis investor dan mengurangi risiko nilai tukar terhadap portofolio utang negara.

Sementara bagi publik, pelemahan rupiah berpotensi berdampak pada harga barang impor, biaya perjalanan luar negeri, hingga tekanan inflasi, terutama jika tren berlanjut. Namun, pemerintah memastikan kebijakan yang diambil bersifat adaptif terhadap dinamika global.

“Kebijakan ini dinamis dan terus disesuaikan dengan perkembangan global,” ujar Airlangga.