Komisi XI Setujui Pagu Indikatif Kemenkeu Rp49,8 Triliun untuk 2027

AKURAT.CO Komisi XI DPR RI menyetujui usulan pagu indikatif Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp49,80 triliun untuk tahun anggaran 2027 dalam rapat kerja bersama Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026).

Persetujuan tersebut menandai dimulainya pembahasan awal RAPBN 2027 sekaligus menjadi fondasi bagi pengelolaan penerimaan, belanja, dan pembiayaan negara pada tahun mendatang.

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun mengatakan, pihaknya menyetujui pagu indikatif Kementerian Keuangan setelah mendengarkan penjelasan pemerintah mengenai Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan rencana kerja kementerian untuk tahun 2027.

"Komisi XI DPR RI menyetujui pagu indikatif Kementerian Keuangan dalam pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp49,80 triliun," kata Misbakhun dalam rapat kerja.

Baca Juga: Kemenkeu Usul Anggaran 2027 Tetap Rp49,8 Triliun, Ini Alasannya

Data yang dipaparkan dalam rapat menunjukkan sebagian besar anggaran Kemenkeu akan digunakan untuk program dukungan manajemen yang mencapai Rp47,94 triliun atau sekitar 96,3% dari total pagu indikatif.

Sementara sisanya dialokasikan untuk program pengelolaan penerimaan negara sebesar Rp1,62 triliun, program pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan risiko Rp194,68 miliar, program kebijakan fiskal, sektor keuangan dan ekonomi Rp36,33 miliar, serta program pengelolaan belanja negara Rp14,12 miliar.

Besarnya alokasi pada program dukungan manajemen menunjukkan fokus pemerintah pada keberlanjutan operasional institusi yang mengelola APBN, mulai dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), hingga unit-unit pengelola perbendaharaan negara.

Dalam rapat tersebut, Komisi XI DPR dan Kementerian Keuangan juga menyepakati sejumlah arah kebijakan strategis untuk tahun 2027.

Pada sektor perpajakan, DJP diarahkan memperkuat kebijakan umum dan teknis perpajakan sekaligus mengoptimalkan penerimaan negara di tengah kebutuhan pembiayaan pembangunan yang terus meningkat.

Sementara itu, Direktorat Jenderal Anggaran diminta memperkuat kualitas belanja negara melalui proses penyusunan anggaran kementerian dan lembaga yang lebih tajam, terukur, dan berbasis hasil.

Langkah tersebut menjadi penting mengingat APBN masih menjadi instrumen utama pemerintah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi, stabilitas fiskal, serta mendukung berbagai program prioritas nasional.

Baca Juga: BI dan Kemenkeu Kompak Tarik Inflow untuk Perkuat Rupiah

Sebagai konteks, Kementerian Keuangan merupakan institusi yang mengelola seluruh siklus fiskal negara, mulai dari penghimpunan pajak dan penerimaan negara, penyusunan APBN, pengelolaan utang, hingga penyaluran belanja pemerintah.

Karena itu, alokasi anggaran kementerian ini kerap menjadi perhatian DPR untuk memastikan setiap rupiah yang digunakan mampu menghasilkan kinerja yang terukur.

Komisi XI DPR menegaskan pelaksanaan anggaran Kementerian Keuangan pada 2027 harus dilengkapi indikator kinerja yang jelas agar dapat dievaluasi secara optimal.

Selain itu, DPR meminta pemerintah menyampaikan data lebih rinci saat pembahasan Nota Keuangan RAPBN 2027, termasuk peta klaster penghasilan masyarakat sebagai basis kebijakan perpajakan.

DPR juga meminta penjelasan mengenai efektivitas instrumen cukai, bea masuk, dan bea keluar dalam mengendalikan konsumsi serta komoditas tertentu.