BRIN Setorkan Naskah 4 Kajian Kebijakan Ekonomi ke Kemenko Perekonomian

AKURAT.CO Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyerahkan naskah 4 kajian kebijakan terkait perekonomian ke Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada hari ini, Senin, 18 Desember 2023.

4 kajian dimaksud yakni Percepatan Inklusi Keuangan Syariah dalam Kemandirian Ekonomi Pesantren; Ekosistem Pemenuhan Kebutuhan Talenta Digital di Indonesia; Transformasi Digital Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Implikasinya terhadap Peningkatan Penggunaan Teknologi dan Perekonomian Indonesia serta Optimalisasi Manfaat Keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) terhadap Wilayah Sekitar.

Serah terima dilakukan secara langsung dilakukan oleh Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan BRIN Mego Pinandito  kepada Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso.

Baca Juga: BRIN Buka Program Belajar Berbasis Riset Untuk ASN Dan Non-ASN, Cek Persyaratannya

Sesmenko Susiwijono mengatakan sebelumnya melalui Forum Komunikasi Riset dan Inovasi (FKRI) 2022, disepakati 4 kajian kebijakan tersebut dan 1 survei data dasar akan dilaksakan oleh BRIN.  

Menurutnya, yang terpenting dari naskah kajian kebijakan dari BRIN adalah bagaimana memanfaatkan hasil kajian ini bersama unit-unit kerja.

"Kami akan mengkoordinasikan dengan unit kerja terkait, sehingga rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan sebagai hasil kajian, dapat menjadi pertimbangan-pertimbangan bagi unit kerja kedeputian dalam merumuskan kebijakan terkait,” ucap Susiwijono dikutip Senin (18/12/2023).

BRIN sendiri sebagaimana tertuang dalam Perpres Nomor 78 Tahun 2021 merupakan integrasi semua unit Litbang dari Lapan, Batan, LIPI, Kemenristek, BPPT dan Litbang Kementerian (K/L) sehingga dukungan penelitian dan kajian di setiap K/L praktis beralih menjadi tugas, fungsi, dan wewenang BRIN.

Melalui FKRI, BRIN bersama Kementerian Koordinator melakukan sinergi dengan seluruh K/L dalam rangka pemetaan terhadap kebutuhan riset dan inovasi untuk mendukung agenda pembangunan. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memberi dukungan penuh terhadap pelaksanaan FKRI yang sekaligus menjadi sarana yang dapat menunjang perumusan evidence-based policy.