AKURAT.CO Sejumlah ekonom memberikan masukan konstruktif soal nomenklatur kementerian dan lembaga (K/L) pemerintahan Prabowo yang rencananya akan diperbanyak menjadi 44 K/L/ badan.
Menurut Ekonom Bright Institute, Muhammad Andri Perdana mengatakan pembentukan tersebut selama perkembangan akan membutuhkan perhatian lebih. Menurutnya, K/L yang menangani urusan ekonomi, dan keseluruhan K/L secara keseluruhan, seharusnya dibuat lebih ramping karena sudah terlalu banyak tupoksi yang bersinggungan dan sarat kepentingan.
"Pembentukan kementerian dan lembaga baru bisa dipastikan akan semakin menambah pemborosan dan kenaikan anggaran belanja pegawai. Selain belanja pembayaran bunga utang, belanja pegawai sebenarnya juga merupakan belanja pemerintah pusat yang selama ini perkembangannya perlu perhatian lebih," paparnya saat dihubungi Akurat.co, Rabu (2/10/2024).
Baca Juga: Catatan Kritis di Balik Kabar 44 Kementerian Prabowo
Belanja pemerintah pusat selalu menjadi isu krusial dalam setiap penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Andri menegaskan, pada 2024, belanja pegawai pemerintah mencapai angka mencengangkan Rp484,4 triliun.
"Kalau kita bandingkan dengan sepuluh tahun lalu saja, belanja pegawai pemerintah pusat sudah meningkat 99 persen dari Rp243,7 triliun di 2014 menjadi Rp484,4 triliun di APBN 2024. Meningkat Rp240 triliun hampir dua kali lipat," tegasnya.
Meski secara proporsi tetap berada di sekitar 20% dari total belanja negara, lonjakan yang signifikan dalam belanja pegawai menimbulkan pertanyaan besar tentang efektivitas penggunaan anggaran, terutama saat belanja modal, yang seharusnya menjadi pendorong utama pembangunan infrastruktur dan investasi, hanya sebesar Rp247,5 triliun.
Andri juga menambahkan bahwa harusnya porsi belanja negara harus lebih kecil dari pertumbuhan ekonomi. "Namun, seharusnya pertumbuhan belanja pegawai secara proporsi semakin mengecil karena seharusnya ekonomi tumbuh lebih tinggi daripada pertumbuhan jumlah pejabat dan aparatur negara," tambahnya.
Andri juga mengatakan salah satu alasan utama mengapa belanja pegawai perlu diawasi dengan ketat adalah karena sifatnya yang cenderung menjadi "fixed cost". Artinya, seharusnya pertumbuhannya tidak sejalan dengan pertumbuhan ekonomi atau kebutuhan investasi jangka panjang.
"Atau dengan kata lain, ia seharusnya lebih bersifat fixed cost yang pertumbuhannya tidak setinggi pertumbuhan pendapatan negara", katanya.
Peningkatan belanja pegawai yang tidak sejalan dengan produktivitas juga menambah beban pada anggaran negara di tengah defisit fiskal yang terus meningkat. Ketika pertumbuhan ekonomi melambat, ruang fiskal untuk belanja modal semakin terbatas, dan pada akhirnya, belanja pegawai yang besar justru menjadi penghalang bagi upaya reformasi ekonomi.
