Denny JA: Indeks Kebebasan Ekonomi Naik, Jokowi Berhasil Tingkatkan Peluang Sektor Swasta

AKURAT.CO Selama 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai telah membawa perubahan signifikan dalam sektor ekonomi, terutama dalam hal kebebasan ekonomi.

Menurut analisis terbaru yang dilakukan oleh LSI Denny JA, berdasarkan data dari The Heritage Foundation, Indeks Kebebasan Ekonomi Indonesia meningkat tajam selama kepemimpinan Jokowi, menunjukkan adanya perbaikan yang substansial di berbagai sektor ekonomi.

“Jokowi berhasil meraih rapor biru dalam Indeks Kebebasan Ekonomi,” ujar Denny JA, pendiri LSI, Kamis (3/10/2024).

Berdasarkan data yang diolah oleh lembaganya, skor Indonesia naik dari 58,5 pada tahun 2014 menjadi 63,5 pada tahun 2023, dengan peningkatan peringkat global dari posisi 100 menjadi 53.

Baca Juga: Ahmad Muzani Siap Lantik Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden Terpilih

Denny JA menjelaskan, kebijakan ekonomi yang diterapkan selama masa pemerintahan Jokowi, seperti penyederhanaan regulasi dan pembukaan sektor-sektor strategis bagi investasi asing, menjadi kunci keberhasilan tersebut.

Salah satu inisiatif utama yang mendukung pencapaian ini adalah program Online Single Submission (OSS), yang telah mempermudah proses perizinan usaha secara daring.

“Kebijakan ini membuka lebih banyak peluang bagi sektor swasta dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan,” lanjut Denny JA.

Ia menambahkan, peningkatan ini bukan hanya soal angka, melainkan juga mengenai terbukanya peluang bagi para pelaku usaha untuk lebih leluasa beroperasi dalam iklim bisnis yang lebih kondusif.

Baca Juga: Putri Zulhas Jadi Satu-satunya Perempuan yang Pimpin Fraksi DPR RI

Denny JA menggarisbawahi bahwa kebebasan ekonomi memiliki dampak besar terhadap pertumbuhan nasional.

“Negara dengan kebebasan ekonomi yang lebih tinggi cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, stabilitas harga, dan tingkat kemiskinan yang lebih rendah," paparnya.

LSI Denny JA menilai, dengan membandingkan berbagai indikator, Jokowi meraih 3 rapor biru, 3 rapor netral, dan 1 rapor merah dalam penilaian keseluruhan pemerintahan selama 10 tahun terakhir.

Selain kebebasan ekonomi, indikator lain yang dinilai oleh lembaga ini mencakup kebebasan politik, integritas hukum, dan efisiensi pemerintahan.

Namun, Denny JA juga mencatat bahwa masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi.

“Birokrasi yang lambat dan kompleks di tingkat daerah masih menjadi hambatan bagi pertumbuhan bisnis, meskipun di pusat sudah banyak kemajuan,” katanya.

Meski begitu, Denny optimis jika pemerintah terus melanjutkan reformasi, Indonesia akan semakin mampu berkompetisi di kancah ekonomi global.

The Heritage Foundation, lembaga yang menjadi sumber data ini, merupakan think tank internasional yang kredibel, yang secara konsisten mempublikasikan Indeks Kebebasan Ekonomi setiap tahunnya sejak 1995.

Indeks ini mengukur kebebasan ekonomi di lebih dari 180 negara berdasarkan empat pilar utama: Rule of Law (hukum dan hak properti), Government Size (pengeluaran pemerintah dan perpajakan), Regulatory Efficiency (efisiensi regulasi), dan Open Markets (pasar terbuka).

Baca Juga: Pramono Anung Siap Adu Gagasan di Debat Perdana Pilkada Jakarta

Dengan peningkatan kebebasan ekonomi yang signifikan, LSI Denny JA menyimpulkan bahwa di akhir masa jabatannya, Jokowi telah berhasil membawa Indonesia menuju iklim ekonomi yang lebih terbuka dan efisien, serta memberikan landasan yang kuat bagi pemerintah selanjutnya.

“Kami berharap, Presiden Indonesia berikutnya bisa terus meningkatkan reformasi ini agar ekonomi Indonesia semakin kuat dan inklusif," tutup Denny JA.