Imbas Perang AS-Iran, 3 dari 4 Negara GCC Pertimbangkan Pembatalan Investasi USD2 Triliun dengan Trump

AKURAT.CO Dalam lawatan bisnisnya ke Timur Tengah Mei 2025 lalu, Presiden AS, Donald Trump mengamankan lebih dari USD2 triliun perjanjian kerja sama.

Termasuk komitmen investasi USD600 miliar dari Arab Saudi, perjanjian pertukaran ekonomi senilai USD1,2 triliun dengan Qatar, kesepakatan komersial dan pertahanan senilai USD243,5 miliar antara AS dan Qatar, serta kesepakatan komersial senilai USD200 miliar antara AS dan Uni Emirat Arab (UEA).

Kerja sama bersejarah Trump dengan negara-negara Timur Tengah ini disebut tak hanya memperkuat ekonomi AS tetapi juga meningkatkan keamanan dan stabilitas di kawasan tersebut.

Baca Juga: Perang AS-Iran Asimetris Tapi Justru Iran Bisa Menang, Ini Analisis Profesor Jiang Xueqin Peneliti Harvard

Namun, eskalasi perang AS-Iran belakangan membuat sejumlah negara teluk atau GCC mempertimbangkan untuk mengaktifkan klausul force majuere demi membatasi kerugian ekonomi dari perang ini.

"Sejumlah negara Teluk telah memulai tinjauan internal untuk menentukan apakah klausul force majeure dapat diterapkan dalam kontrak saat ini, sambil juga meninjau komitmen investasi saat ini dan di masa depan guna meringankan sebagian tekanan ekonomi yang diantisipasi akibat perang saat ini," ujar seorang pejabat negara Teluk kepada Financial Times, Kamis (5/3/2026) waktu setempat.

Seorang pejabat negara Teluk mengatakan kepada surat kabar bahwa konflik yang melanda wilayah tersebut dapat berdampak ke semua hal, mulai dari janji investasi kepada negara-negara asing atau perusahaan, sponsor olah raga, kontrak dengan bisnis dan investor, hingga penjualan aset, terutama jika perang dan biaya terkait terus berlanjut dengan kecepatan yang sama.

Selama puluhan tahun, kemajuan negara Teluk sangat bergantung pada dua hal: kota-kotanya yang berkembang pesat menawarkan tempat yang aman di kawasan yang tidak stabil dan kekayaan besar dari ekspor energi yang tak terputus akan terus mengalir. Peristiwa-peristiwa terbaru telah menggoyahkan dua pilar ini secara bersamaan.

Tekanan Keuangan di Balik Evaluasi Investasi

Pejabat negara Teluk itu mengatakan bahwa tiga dari empat ekonomi besar di Teluk: Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, dan Qatar, telah membahas bersama tekanan yang dialami oleh anggaran dan ekonomi mereka. Pejabat tersebut enggan menyebutkan negara-negara spesifik yang terlibat.

Bahasa yang digunakan dalam briefing tersebut sangat tepat: evaluasi internal bukanlah penarikan diri, dan pembahasan bukanlah keputusan. Namun, arah pergerakan sudah jelas.

Force majeure, istilah hukum yang berarti 'kekuatan yang tak terhindarkan,' memungkinkan para pihak untuk menangguhkan kewajiban kontraktual ketika peristiwa luar biasa di luar kendali mereka membuat pemenuhan kewajiban menjadi mustahil.

Penggunaan istilah ini dalam perjanjian investasi pemerintah GCC di kawasan Teluk dengan Washington tak punya preseden modern dalam sejarah hubungan mereka. Setiap langkah yang berdampak pada investasi di AS atau negara-negara Barat lainnya dapat meningkatkan tekanan pada Trump untuk mengejar upaya diplomatik guna mengakhiri konflik.

Benar saja, tekanan untuk mengakhiri konflik sudah mulai digaungkan oleh GCC. Miliarder Dubai dan Pendiri Al Habtoor Group, Khalaf Ahmad Al Habtoor menjadi pengusaha Teluk pertama yang secara terbuka mengecam Trump terkait perang.

Khalaf pada 5 Maret 2026, bertanya dalam unggahan di X: Siapa yang memberimu wewenang untuk menyeret wilayah kami ke dalam perang dengan Iran?

Khalaf secara tegas mempertanyakan apakah miliaran dolar yang disumbangkan oleh negara-negara Teluk ke inisiatif Dewan Perdamaian Trump atau Board of Peace merupakan dukungan untuk upaya perdamaian atau justru pembiayaan perang yang membahayakan wilayah GCC.

Akurasi Angka USD2 Triliun Diragukan

Meski dalam laman resminya Gedung Putih memampang dengan jelas angka USD2 triliun, namun sejumlah pengamat menyangsikannya dan mengatakan bahwa angka itu dibesar-besarkan. Lagi pula, banyak di antaranya adalah nota kesepahaman yang tidak mengikat, menurut analisis Reuters.

"Angka-angka tersebut dibesar-besarkan, pengeluaran yang mungkin terjadi dihitung sebagai pengeluaran aktual - dan sebagian besar kesepakatan yang solid ... akan terjadi terlepas dari siapa yang berada di Gedung Putih," kata Justin Alexander, Direktur Khalij Economics.

Faktanya, selama masa jabatannya yang pertama, Trump mengatakan Arab Saudi telah setuju untuk melakukan kesepakatan senilai USD450 miliar dengan AS, tetapi aliran perdagangan dan investasi aktualnya hanya mencapai kurang dari USD300 miliar antara tahun 2017 hingga 2020, menurut data yang dikompilasi oleh Arab Gulf States Institute.

Perjanjian kerja sama (MoU) lebih informal daripada kontrak dan tidak selalu berujung pada transaksi tunai.

Saudi Aramco misalnya, mengumumkan telah menandatangani 34 kesepakatan dengan perusahaan-perusahaan AS senilai hingga USD90 miliar terkait infrastruktur kecerdasan buatan (AI) dan bidang lainnya. Namun, sebagian besar kesepakatan tersebut berupa MoU yang tidak mengikat tanpa nilai yang tercantum.

Kesepakatan Aramco untuk membeli 1,2 juta ton LNG per tahun selama 20 tahun dari NextDecade telah diumumkan berbulan-bulan sebelumnya, tetapi tetap termasuk dalam perhitungan dalam lawatan bisnis Mei 2025.

Gedung Putih mengatakan bahwa perjanjian yang ditandatangani dengan Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani, akan menghasilkan pertukaran ekonomi senilai setidaknya USD1,2 triliun, termasuk penjualan senilai USD96 miliar kepada Qatar Airways. Namun, mereka tidak memberikan rincian komprehensif.

Seorang pejabat Qatar mengatakan bahwa dana kekayaan negara Qatar telah membuat "janji ekonomi" untuk berinvestasi sebesar USD500 miliar dalam ekonomi AS selama 10 tahun ke depan, namun hal ini belum mencakup hal-hal konkret.

"Jika melihat realisasi masa lalu, kesepakatan yang dijanjikan tanpa hasil investasi yang nyata pada akhirnya akan ditunda setelah memenuhi tujuan politiknya," kata Firas Maksad, Direktur Eksekutif di Firma Konsultasi Eurasia Group.

Di sisi pertahanan, Washington menandatangani paket senjata senilai USD142 miliar dengan Arab Saudi yang mencakup pembelian dari lebih dari selusin perusahaan AS, serta kesepakatan pertahanan senilai USD42 miliar dengan Qatar yang disebutkan oleh Trump.

Selama masa jabatan pertamanya, Trump merayakan pengumuman penjualan senjata senilai sekitar USD110 miliar selama kunjungannya ke Arab Saudi. Namun, kesepakatan semacam itu berlangsung selama bertahun-tahun dan sulit untuk dilacak secara detail.

Hingga 2018, hanya USD14,5 miliar dari penjualan tersebut yang telah dimulai, dan Kongres mulai mempertanyakan kesepakatan tersebut setelah pembunuhan jurnalis Arab Saudi Jamal Khashoggi.