Banggar DPR Minta Pemerintah Tajamkan Program Prioritas untuk Jaga Stabilitas APBN

AKURAT.CO Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah meminta pemerintah melakukan penajaman terhadap program-program prioritas dan mendesak guna menjaga stabilitas fiskal di tengah tekanan ekonomi global.

Said menilai, kondisi APBN 2026 masih relatif terkendali sehingga masyarakat tidak perlu bereaksi berlebihan terhadap berbagai sentimen eksternal yang berkembang.

“Yang penting kita sadari bersama bahwa Indonesia adalah rumah kita. Karena itu kita harus menghadapi dinamika yang ada dengan tenang dan bersama-sama,” ujar Said dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/3/2026).

Menurutnya, tekanan terhadap perekonomian nasional saat ini dipengaruhi berbagai faktor eksternal, mulai dari sentimen lembaga keuangan global hingga konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah yang berpotensi menimbulkan efek rambatan terhadap ekonomi dunia.

Meski demikian, Said menegaskan indikator makroekonomi dalam APBN 2026 masih berada dalam koridor yang relatif aman.

Ia mencontohkan harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) yang hingga awal Maret masih berada di bawah asumsi makro yang ditetapkan pemerintah.

“Kalau kita melihat asumsi makro dan postur APBN 2026, rata-rata ICP dari Januari hingga 9 Maret masih sekitar 68,8 dolar AS per barel, atau masih di bawah asumsi makro yang ditetapkan pemerintah,” jelasnya.

Namun demikian, Said mengingatkan adanya potensi risiko dari fluktuasi nilai tukar rupiah dan perubahan outlook peringkat utang yang dapat memengaruhi defisit anggaran.

“Setiap pelemahan rupiah sebesar Rp100 bisa berdampak sekitar Rp800 miliar terhadap defisit APBN,” katanya.

Untuk menjaga ketahanan fiskal, Said menyampaikan empat rekomendasi kepada pemerintah.

Pertama, melakukan penajaman program yang benar-benar prioritas dan mendesak agar penggunaan anggaran lebih efektif.

Kedua, program yang bersifat prioritas tetapi tidak mendesak dapat dilaksanakan melalui skema tahun jamak atau multiyears.

Ketiga, pemerintah diminta memperbaiki ketepatan sasaran subsidi yang dinilai masih memiliki tingkat kesalahan penerima yang cukup tinggi.

“Penyaluran subsidi harus ditajamkan karena tingkat exclusion dan inclusion error masih sangat tinggi, bahkan diperkirakan mencapai 60 hingga 80 persen,” ujarnya.

Keempat, pemerintah didorong memperkuat bantuan sosial yang bersifat produktif, khususnya bagi pelaku usaha mikro.

Menurut Said, dari sekitar 43,9 juta pelaku UMKM di Indonesia, sekitar 90 persen merupakan usaha mikro yang membutuhkan dukungan modal kecil untuk menggerakkan sektor riil.

“Kalau usaha mikro mendapat tambahan modal sekitar Rp3 juta saja, itu bisa membantu menggerakkan sektor riil dan mempercepat pemulihan ekonomi,” katanya.

Said menegaskan dengan pengelolaan kebijakan fiskal yang tepat serta dukungan seluruh pemangku kepentingan, sensitivitas APBN terhadap tekanan global masih dapat dikendalikan.

“Karena itu kita tidak perlu khawatir berlebihan terhadap sensitivitas APBN kita,” pungkasnya.