Gejolak Global Bikin Galau Ekonomi, Malaysia Pertimbangkan WFH Bagi ASN

AKURAT.CO Pemerintah Malaysia sedang mengkaji penerapan kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi pegawai sektor publik sebagai langkah efisiensi menghadapi ketidakpastian ekonomi global akibat konflik geopolitik.

Menteri Komunikasi Malaysia sekaligus juru bicara pemerintah, Fahmi Fadzil, mengatakan Perdana Menteri Anwar Ibrahim telah meminta kajian terkait kebijakan tersebut agar selaras dengan kebutuhan sektor publik.

"Perdana Menteri meminta proposal WFH ditinjau agar selaras dengan sektor publik," kata Fahmi dalam keterangannya di Kuala Lumpur.

Baca Juga: Cuaca Ekstrem Masih Mengintai Jakarta, PJJ dan WFH Diperpanjang

Selain itu, Anwar juga meminta kementerian dan lembaga pemerintah menyerap masukan dari pelaku industri serta mitra sektor terkait mengenai dampak konflik di Timur Tengah terhadap perekonomian.

Kebijakan ini muncul di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik global yang berpotensi memicu kenaikan biaya energi, transportasi, serta tekanan terhadap harga barang.

Pemerintah Malaysia sebelumnya juga telah mengumumkan langkah penghematan fiskal untuk mengantisipasi dampak tersebut.

Beberapa langkah yang diambil antara lain meniadakan acara gelar griya atau open house Idul Fitri oleh kementerian, lembaga pemerintah, serta Government-Linked Company (GLC). Selain itu, kunjungan luar negeri oleh anggota kabinet juga dibatasi.

Secara historis, kebijakan WFH di Malaysia mulai diterapkan luas saat pandemi COVID-19 pada 2020.

Saat itu, sektor publik dan swasta menerapkan pola kerja jarak jauh untuk menjaga aktivitas ekonomi sekaligus menekan mobilitas masyarakat.

Baca Juga: Pemprov Jakarta Imbau Perusahaan Terapkan WFH Akibat Cuaca Ekstrem

Jika diterapkan kembali, kebijakan WFH bagi aparatur pemerintah berpotensi menekan biaya operasional kantor, termasuk konsumsi energi, transportasi, dan aktivitas administrasi.

Di sisi lain, kebijakan ini juga dapat memengaruhi aktivitas ekonomi perkotaan, terutama sektor transportasi, layanan makanan, dan ritel yang bergantung pada mobilitas pekerja.

Pemerintah Malaysia menilai langkah efisiensi perlu dilakukan untuk menjaga stabilitas fiskal di tengah tekanan global terhadap harga energi dan rantai pasok.

Sebelumnya, Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim menegaskan pemerintah akan terus memantau perkembangan konflik global dan dampaknya terhadap ekonomi nasional.

Meski menghadapi tekanan biaya energi global, pemerintah Malaysia memutuskan tetap mempertahankan harga bahan bakar RON95 di level RM1,99 atau sekitar Rp8.584 per liter.

Ke depan, pemerintah juga akan menilai berbagai opsi kebijakan tambahan guna memastikan stabilitas ekonomi tetap terjaga serta melindungi kesejahteraan masyarakat.