Konflik Global Kian Memanas, Pemerintah Siapkan Efisiensi Anggaran APBN

AKURAT.CO Pemerintah menyiapkan skenario pemotongan anggaran untuk menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap berada di bawah batas 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) di tengah ketidakpastian ekonomi global akibat konflik geopolitik yang meningkat.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan pemerintah telah menyiapkan sejumlah simulasi fiskal jika konflik global berlangsung lebih lama dan berpotensi menekan stabilitas ekonomi nasional.

“Langkah yang diambil adalah pemotongan anggaran supaya kita tidak lewat daripada 3 persen,” ujar Airlangga dalam Media Gathering di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (16/3/2026).

Baca Juga: Urgensi Perppu Defisit APBN di Atas 3 Persen PDB

Airlangga menjelaskan pemerintah membuat beberapa skenario durasi konflik, mulai dari lima bulan, enam bulan, hingga sepuluh bulan sampai akhir tahun anggaran.

Hingga saat ini, pemerintah masih menggunakan pendekatan efisiensi anggaran karena konflik yang terjadi baru berlangsung sekitar dua minggu.

“Selama perangnya masih belum mencapai lima bulan, kita masih skenario pemotongan anggaran dan tetap menggunakan maximum deficit 3 persen,” katanya.

Dalam kerangka fiskal yang berlaku saat ini, pemerintah memang diwajibkan menjaga defisit APBN tidak melebihi 3% dari PDB sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara.

Berdasarkan dokumen APBN 2026, pemerintah menargetkan defisit sebesar sekitar 2,5% dari PDB atau sekitar Rp616 triliun, dengan asumsi pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,2% dan harga minyak mentah Indonesia (ICP) sekitar USD82 per barel.

Namun, konflik geopolitik global berpotensi memicu lonjakan harga energi dan volatilitas pasar keuangan global.

Dalam beberapa periode krisis sebelumnya, harga minyak dunia bahkan sempat melonjak lebih dari 30% dalam waktu singkat, yang berdampak langsung pada belanja subsidi energi dan stabilitas fiskal.

Karena itu, pemerintah menyiapkan opsi efisiensi belanja negara untuk menjaga keseimbangan fiskal jika tekanan global meningkat.

Airlangga mengatakan besaran efisiensi anggaran saat ini masih dihitung oleh masing-masing kementerian dan lembaga sebelum dilaporkan kepada Presiden.

Baca Juga: Prabowo: Batas Defisit 3 Persen Tetap Dijaga, Hanya Bisa Dilanggar Saat Krisis Besar

“Macam-macam, bisa dari belanja jasa, perjalanan dinas, belanja aparatur, belanja peralatan. Masing-masing K/L juga ada program yang bisa disisir,” ujarnya.

Batas defisit maksimal 3% dari PDB merupakan aturan fiskal yang sudah lama diterapkan pemerintah Indonesia sejak berlakunya Undang-Undang Keuangan Negara pada 2003.

Aturan tersebut sempat dilonggarkan selama pandemi COVID-19 melalui kebijakan luar biasa yang memungkinkan defisit melewati 3% untuk menjaga stabilitas ekonomi. Pada 2020, defisit APBN bahkan sempat mencapai sekitar 6,14% PDB.

Namun sejak 2023, pemerintah kembali menerapkan disiplin fiskal dengan menurunkan defisit ke bawah batas 3%. Kebijakan ini dinilai penting untuk menjaga kredibilitas fiskal Indonesia di mata investor dan lembaga pemeringkat global.

Selain efisiensi belanja, pemerintah juga melihat potensi tambahan penerimaan negara dari kenaikan harga komoditas global.

Airlangga menyebut beberapa komoditas strategis seperti minyak, batu bara, nikel, dan kelapa sawit berpotensi memberikan tambahan penerimaan negara jika harga global meningkat akibat konflik geopolitik.

Sebagai gambaran, data Kementerian Keuangan menunjukkan sektor komoditas menyumbang porsi signifikan terhadap penerimaan negara melalui pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), khususnya dari sektor pertambangan dan energi.

Kenaikan harga komoditas pada periode krisis sebelumnya juga sempat meningkatkan penerimaan negara secara signifikan, termasuk pada 2022 ketika lonjakan harga energi global mendorong surplus APBN.

Langkah pemerintah menyiapkan skenario pemotongan anggaran dinilai penting untuk menjaga stabilitas fiskal di tengah ketidakpastian global.

Defisit fiskal yang tetap terkendali dapat membantu menjaga kepercayaan pasar keuangan, stabilitas nilai tukar, serta peringkat utang pemerintah.

Selain itu, disiplin fiskal juga memberi ruang bagi pemerintah untuk tetap menjalankan program prioritas nasional, termasuk pembangunan infrastruktur, hilirisasi industri, serta perlindungan sosial.

Meski demikian, pemerintah menegaskan efisiensi anggaran tidak akan mengganggu program strategis yang dianggap sebagai investasi jangka panjang bagi perekonomian nasional.

“Program prioritas tetap berjalan karena itu bagian dari investasi jangka panjang untuk ekonomi,” kata Airlangga.