HSBC Indonesia: Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa di Bawah 5 Persen Imbas Krisis Energi Global

AKURAT.CO Ekonomi Indonesia memasuki 2026 dengan tekanan baru setelah krisis energi global mulai berdampak ke berbagai indikator makro.

HSBC Global Investment Research memperkirakan pertumbuhan ekonomi nasional berpotensi turun di bawah 5% akibat efek berantai dari lonjakan harga dan pasokan energi.

Managing Director dan Chief Economist HSBC untuk India dan ASEAN, Pranjul Bhandari, menyebut ekonomi Indonesia sebenarnya menutup 2025 dengan kinerja solid. Produk domestik bruto (PDB) kuartal IV-2025 tercatat tumbuh 5,4%.

“Kami melihat 2025 ditutup dengan baik, didukung pelonggaran fiskal dan moneter, serta indikator seperti PMI dan pertumbuhan kredit yang mulai meningkat,” ujarnya dalam konferensi pers HSBC secara daring, Kamis (23/4/2026).

Namun, kondisi berubah di awal 2026. Krisis energi global dinilai sebagai shock multi-dimensi, tidak hanya dari sisi harga, tetapi juga ketersediaan pasokan.

“Ini bukan hanya soal harga energi, tetapi juga apakah pasokan minyak dan gas cukup tersedia. Ini membuat dampaknya lebih luas dibandingkan shock sebelumnya,” jelasnya.

HSBC memperkirakan harga minyak global rata-rata berada di level USD80 per barel pada 2026. Dengan asumsi tersebut, inflasi Indonesia diproyeksi masih terkendali di bawah 3,5%, sesuai target Bank Indonesia (BI) di kisaran 2,5±1%.

“Jika harga minyak stabil di sekitar USD80 per barel, inflasi masih bisa dijaga di bawah 3,5 persen karena adanya subsidi energi dan rendahnya inflasi inti,” kata Bhandari.

BI Fokus Stabilisasi Nilai Tukar

Di sisi kebijakan moneter, BI memutuskan menahan suku bunga acuan. Fokus utama saat ini adalah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tekanan global.

“Dalam kondisi tekanan nilai tukar, Bank Indonesia akan sulit menurunkan suku bunga. Karena itu, BI memilih menahan suku bunga dan menjaga likuiditas tetap longgar,” ujarnya.

BI bahkan menargetkan pertumbuhan base money sekitar 10%, lebih tinggi dari proyeksi pertumbuhan nominal PDB sekitar 8%, sebagai upaya menjaga likuiditas tetap melimpah.

Krisis energi global saat ini menjadi lanjutan dari serangkaian gejolak ekonomi dunia dalam beberapa tahun terakhir, mulai dari perang Rusia-Ukraina, krisis perbankan 2023, hingga ketegangan geopolitik di Timur Tengah.

Dalam konteks Indonesia, tekanan energi memiliki dampak lebih signifikan karena posisi sebagai net importir energi. Hal ini berimplikasi langsung pada neraca perdagangan, nilai tukar, dan subsidi pemerintah.

Selain itu, ketergantungan pada energi fosil dalam sektor industri dan transportasi membuat biaya produksi rentan meningkat saat harga energi naik.

HSBC mengidentifikasi beberapa kanal transmisi dampak krisis energi terhadap ekonomi domestik.

Termasuk pada perdagangan dan transportasi dimana biaya logistik meningkat, industri manufaktur dimana ada kenaikan biaya bahan baku, daya beli masyarakat tergerus inflasi meski terbatas serta investasi tertahan akibat ketidakpastian global.

“Pertumbuhan ekonomi kemungkinan akan turun dan bisa berada sedikit di bawah 5 persen sepanjang 2026,” kata Bhandari.

Di sisi eksternal, tekanan juga muncul pada neraca transaksi berjalan. Defisit perdagangan energi berpotensi melebar, sementara aliran modal asing menjadi lebih volatil.

“Tantangan utama adalah memastikan arus modal masuk cukup untuk membiayai defisit perdagangan, terutama di tengah meningkatnya risk aversion global,” ujarnya.

Sementara itu, dari pasar saham, HSBC menilai pasar ekuitas Indonesia menghadapi tekanan jangka pendek, terutama terkait kebutuhan peningkatan free float dan potensi arus keluar dana jika sentimen global memburuk.

Ke depan, arah kebijakan ekonomi Indonesia akan sangat bergantung pada dua faktor utama: harga minyak global dan pergerakan dolar AS.

Jika harga minyak turun dan dolar melemah, ruang pelonggaran moneter terbuka. Sebaliknya, jika harga energi tetap tinggi dan dolar menguat, BI berpotensi menaikkan suku bunga untuk menjaga stabilitas rupiah.

“Jika harga minyak tetap tinggi dan dolar menguat, bukan tidak mungkin BI justru harus menaikkan suku bunga untuk menjaga stabilitas nilai tukar,” kata Bhandari.

Dalam jangka pendek, strategi menjaga likuiditas tinggi menjadi instrumen utama pemerintah dan bank sentral untuk menahan dampak krisis energi terhadap pertumbuhan ekonomi domestik.