BI: Rasio Utang RI ke PDB Turun Jadi 29,5 Persen pada Kuartal I 2026

AKURAT.CO Utang luar negeri (ULN) Indonesia pada Kuartal I 2026 tercatat tumbuh melambat di tengah penurunan rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB).
Bank Indonesia (BI) mencatat posisi ULN Indonesia mencapai USD433,4 miliar atau hanya tumbuh 0,8% secara tahunan (year on year/yoy), lebih rendah dibandingkan pertumbuhan kuartal IV 2025 yang sebesar 1,9%.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso mengatakan, perlambatan pertumbuhan ULN dipengaruhi perkembangan utang sektor publik maupun sektor swasta.
“Perkembangan posisi ULN tersebut dipengaruhi oleh ULN sektor publik dan ULN sektor swasta,” kata Ramdan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (18/5/2026).
Baca Juga: Bank Indonesia Siapkan Tujuh Langkah untuk Perkuat Rupiah
Di sisi pemerintah, posisi ULN tercatat sebesar USD214,7 miliar pada kuartal I 2026 atau tumbuh 3,8% yoy. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan pertumbuhan kuartal IV 2025 yang mencapai 5,5% yoy.
BI menyebut perlambatan tersebut terutama dipengaruhi oleh aliran modal asing yang masuk ke Surat Berharga Negara (SBN) internasional, seiring masih terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia.
“Sebagai salah satu instrumen pembiayaan APBN, ULN pemerintah dikelola secara cermat, terukur, dan akuntabel dengan pemanfaatan yang terus diarahkan untuk mendukung belanja prioritas pemerintah dan memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi,” ujar Ramdan.
Data BI menunjukkan ULN pemerintah paling banyak digunakan untuk sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial dengan porsi 22,1% dari total ULN pemerintah.
Selanjutnya administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 20,2%, jasa pendidikan 16,2%, konstruksi 11,5%, serta transportasi dan pergudangan sebesar 8,5%.
Struktur ULN pemerintah juga masih didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,99% dari total utang pemerintah. Kondisi ini dinilai penting untuk menjaga risiko pembiayaan dan stabilitas fiskal jangka panjang.
Sementara itu, ULN swasta justru mengalami penurunan. Posisi ULN swasta pada kuartal I 2026 tercatat sebesar USD191,4 miliar, turun dibandingkan kuartal IV 2025 yang mencapai USD194,2 miliar.
Secara tahunan, ULN swasta mengalami kontraksi sebesar 1,8% yoy. Penurunan terjadi baik pada kelompok lembaga keuangan maupun perusahaan nonkeuangan.
BI mencatat ULN lembaga keuangan terkontraksi 3,6% yoy, sedangkan perusahaan nonkeuangan mengalami kontraksi 1,3% yoy.
Berdasarkan sektor usaha, ULN swasta terbesar masih berasal dari industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta sektor pertambangan dan penggalian. Keempat sektor tersebut menyumbang sekitar 80,4% dari total ULN swasta nasional.
Meski mengalami kontraksi, struktur ULN swasta masih didominasi utang jangka panjang dengan porsi mencapai 76,6% terhadap total ULN swasta.
Di tengah perlambatan pertumbuhan utang, BI menilai struktur ULN Indonesia tetap dalam kondisi sehat. Salah satu indikatornya terlihat dari penurunan rasio ULN terhadap PDB menjadi 29,5% pada kuartal I 2026, turun dibandingkan posisi kuarrtal IV 2025 yang sebesar 30%.
Selain itu, total ULN Indonesia juga masih didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 85,4% dari total ULN nasional.
Seperti yang diketahui, rasio ULN Indonesia sempat berada di atas 39% terhadap PDB pada periode tekanan pandemi COVID-19. Penurunan rasio ke level 29,5% menunjukkan tekanan utang eksternal Indonesia relatif lebih terkendali dibanding beberapa tahun sebelumnya.
Kondisi tersebut juga memperlihatkan pemerintah dan sektor swasta mulai lebih selektif dalam menarik pembiayaan luar negeri, terutama saat suku bunga global masih berada di level tinggi akibat kebijakan moneter ketat bank sentral Amerika Serikat, Federal Reserve.
Perlambatan pertumbuhan ULN dan turunnya rasio terhadap PDB dapat menjadi sinyal positif terhadap stabilitas eksternal Indonesia. Investor biasanya memantau rasio utang terhadap PDB untuk mengukur kemampuan suatu negara memenuhi kewajiban luar negerinya.
BI memastikan koordinasi dengan pemerintah terus diperkuat untuk menjaga struktur ULN tetap sehat dan terkendali.
“Peran ULN juga terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian,” kata Ramdan.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini

Terpopuler
- 1Cuma Jadi Beban Istana, Menteri Pariwisata Tak Punya Sense of Crisis dan Layak Diganti
- 2Usai Kritik Pigai, Hotman Paris Kini Malah Ingin Jalan Malam Bareng Menteri HAM: Biar Begal Kabur Semua
- 3Prediksi Skor Prancis vs Pantai Gading 5 Juni 2026: Les Bleus Masih Terlalu Kuat atau The Elephants Siap Membuat Kejutan?
- 4Prediksi Skor PSG vs Arsenal, Susunan Pemain, Jadwal Siaran Langsung
- 5BRIN Ingatkan Wacana Jokowi Keliling Daerah Berpotensi Memanaskan Politik Terlalu Dini
- 6Berbahasa Indonesia Usai Laga Kalahkan Oman, John Herdman: Saya Capek!
- 7Kurs Dolar AS Tembus Rp18.025 Hari Ini, Rupiah Catat Rekor Terlemah dalam Sejarah
- 8Tragedi di Gurun Sahara: 49 Orang Tewas Kehausan Setelah Truk Mogok di Gurun Niger
- 9Astra Gandeng Pemprov Jakarta Kampanyekan Naik Transportasi Umum, Pramono: Kunci Atasi Macet dan Polusi
- 10Trump Klaim Kekuatan Militer Iran Hancur Total, Tersisa Sekitar 21 Persen Rudal









