BI Longgarkan Likuiditas, Insentif Perbankan Naik Jadi 6 Persen Mulai September

Esha Tri Wahyuni | 3 Agustus 2026, 18:55 WIB

Rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) - AKURAT.CO/ANDOY

AKURAT.CO Bank Indonesia (BI) memperkuat kebijakan makroprudensial longgar sebagai upaya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan penyaluran kredit perbankan.

Salah satu langkah yang ditempuh yakni menaikkan besaran Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM) yang dapat dimanfaatkan industri perbankan.

Pelaksana Tugas Sementara (Pjs) Gubernur Bank Indonesia, Destry Damayanti mengatakan, kebijakan makroprudensial saat ini diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi tanpa mengabaikan stabilitas sistem keuangan.

"Kebijakan makroprudensial longgar terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kredit atau pembiayaan ke sektor riil, khususnya sektor-sektor prioritas," kata Destry dalam konferensi pers KSSK di Jakarta, Senin (3/8/2026).

Menurutnya, BI juga ingin meningkatkan likuiditas perbankan sekaligus mengurangi segmentasi likuiditas yang masih terjadi di pasar uang.

Untuk itu, BI melakukan penyempurnaan KLM yang akan mulai berlaku efektif pada 1 September 2026.

Melalui kebijakan baru tersebut, total insentif likuiditas yang dapat diterima bank dinaikkan menjadi paling tinggi 6% dari Dana Pihak Ketiga (DPK), lebih tinggi dibandingkan ketentuan sebelumnya sebesar 5,5%.

"Penyempurnaan KLM dilakukan melalui peningkatan total besaran insentif yang dapat diterima bank menjadi paling tinggi sebesar 6 persen dari dana pihak ketiga," ujar Destry.

Selain meningkatkan plafon insentif, BI juga mengubah alokasi KLM untuk mendorong pembiayaan sektor prioritas. Porsi insentif bagi penyaluran kredit melalui financing channel ditingkatkan menjadi paling tinggi 4%.

Di saat yang sama, BI juga mengintegrasikan kebijakan likuiditas dengan percepatan pendalaman pasar uang. Salah satunya melalui perluasan underlying transaksi repo dalam operasi moneter, termasuk penambahan obligasi korporasi PT SMI sebagai instrumen yang dapat digunakan.

Langkah tersebut ditargetkan mulai berlaku paling lambat pada akhir September 2026.

Selain kebijakan makroprudensial, BI juga menjaga kecukupan likuiditas melalui pembukaan kembali fasilitas repo dengan tenor tiga bulan hingga satu tahun.

Bank sentral juga aktif membeli Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder secara terukur.

Hingga 31 Juli 2026, total pembelian SBN telah mencapai Rp195,25 triliun, dengan sekitar Rp79,6 triliun berasal dari pembelian di pasar sekunder.

Menurut Destry, langkah tersebut dilakukan untuk menjaga pertumbuhan uang primer tetap tinggi sekaligus memastikan kebutuhan likuiditas perbankan tetap terjaga.

"Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung pertumbuhan uang primer tetap berada pada level dua digit serta menjaga kecukupan likuiditas perekonomian," katanya.

BI menilai kombinasi kebijakan moneter dan makroprudensial akan memperkuat fungsi intermediasi perbankan sehingga penyaluran kredit ke sektor riil dapat terus meningkat tanpa mengganggu stabilitas sistem keuangan.