APBN 2027 Hampir Rp4.000 Triliun, Puan: Jangan Hanya Jadi Angka Saja!

AKURAT.CO Ketua DPR RI, Puan Maharani menyoroti semakin besarnya anggaran negara yang akan dikelola pemerintah dalam penyusunan APBN 2027.

Nilai belanja negara diperkirakan kembali meningkat dan mendekati Rp4.000 triliun, sehingga pemerintah dan DPR dituntut memastikan setiap rupiah anggaran memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.

Hal itu disampaikan Puan saat memimpin Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang I Tahun Sidang 2026-2027 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Baca Juga: Puan: RAPBN 2027 Jadi Agenda Penting Sidang Tahunan

Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya.

Puan membandingkan perkembangan anggaran negara dalam lebih dari dua dekade terakhir. Menurut dia, APBN pada tahun 2000 masih berada di kisaran Rp197 triliun.

Sepuluh tahun kemudian, anggaran tersebut meningkat menjadi sekitar Rp1.126 triliun. Artinya, dalam periode tersebut belanja negara meningkat hampir enam kali lipat.

Besaran anggaran kembali mengalami peningkatan signifikan. Pada 2026, Puan menyebut APBN sudah berada di kisaran Rp3.842 triliun.

"APBN Tahun 2027, yang sebentar lagi akan disampaikan oleh Bapak Presiden, bisa jadi APBN kita sudah mendekati besaran belanja Rp4.000-an triliun," kata Puan dalam pidatonya.

Besarnya nilai tersebut menunjukkan semakin besar pula kapasitas fiskal yang dimiliki negara untuk membiayai berbagai program pembangunan.

Namun, Puan mengingatkan nominal anggaran tidak otomatis menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam mengelola keuangan negara.

Menurut Puan, masyarakat tidak akan menilai APBN hanya dari angka yang tercantum dalam dokumen pemerintah. Ukuran yang lebih penting adalah apakah anggaran tersebut mampu menjawab kebutuhan sehari-hari masyarakat.

"Mungkin tidak ada satu pun di antara kita yang pernah melihat banyaknya uang sebesar hampir Rp4.000 triliun. Angka itu begitu besarnya, bahkan sangat besar," ujarnya.

Namun, besarnya anggaran tersebut akan kehilangan makna apabila manfaatnya tidak sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.

Baca Juga: Gaji Hakim PFII Bisa Ditopang APBN Apabila Dana Seret

"Tetapi bagi seorang petani yang sedang menunggu panennya menghasilkan, seorang anak yang ingin sekolah setinggi-tingginya, rakyat tidak mampu yang membutuhkan pelayanan kesehatan, seorang pencari kerja untuk menghidupi keluarganya, atau urusan rakyat lainnya, angka sebesar apa pun terasa tidak bermakna apabila belum dapat menjawab harapan dan urusan rakyat," lanjutnya.

Puan menegaskan APBN harus dilihat dari kinerja dan dampaknya. Dengan nilai anggaran yang terus membesar, pemerintah perlu memastikan belanja negara tidak berhenti pada penyerapan anggaran, tetapi menghasilkan perubahan yang dapat dirasakan masyarakat.

"APBN harus dinilai dari kinerjanya dalam memenuhi harapan rakyat dan banyaknya kehidupan rakyat yang dapat diubah menjadi lebih baik," tegas Puan.

Pesan tersebut menjadi salah satu perhatian DPR dalam pembahasan APBN 2027. Pemerintah dan DPR akan membahas rancangan anggaran yang disampaikan Presiden sebelum nantinya ditetapkan menjadi APBN.

Tema kebijakan fiskal 2027 yang diusung pemerintah adalah 'Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat'. Puan mengatakan tema tersebut perlu diterjemahkan dalam kebijakan yang mampu menghubungkan pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan.

Menurut Puan, pertumbuhan ekonomi tidak cukup apabila manfaatnya hanya terkonsentrasi pada kelompok atau wilayah tertentu.

"Pertumbuhan dengan pemerataan, dan kemajuan ekonomi dengan keadilan sosial," kata Puan mengenai makna yang harus dibawa dalam tema kebijakan fiskal 2027.

Puan juga menyoroti sejumlah agenda yang menjadi prioritas pembangunan nasional pada 2027. Program tersebut mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, infrastruktur dan perumahan, ekonomi kerakyatan dan desa, hingga penurunan kemiskinan.

Menurut Puan, berbagai agenda tersebut tidak seharusnya berjalan sendiri-sendiri. Seluruh program harus ditempatkan sebagai bagian dari satu arah kebijakan pembangunan nasional.

"Pembangunan nasional adalah cara negara menjaga persatuan dengan memastikan bahwa setiap rakyat, di mana pun berada, memiliki hak yang sama atas pelayanan publik, kesempatan ekonomi, dan kemajuan," ujarnya.

Puan juga meminta pembangunan tidak hanya berpusat di wilayah dengan aktivitas ekonomi tinggi. Masyarakat di daerah terpencil, perbatasan, pegunungan, hingga pulau-pulau kecil juga harus memperoleh akses yang setara terhadap pelayanan publik.

"Tidak boleh ada rakyat yang merasa jauh dari negara, karena tinggal di pulau kecil, daerah tertinggal, wilayah perbatasan, pegunungan, maupun kawasan terpencil," kata Puan.

Dalam pembahasan APBN 2027, Puan juga meminta pemerintah memperhatikan sisi pendapatan negara.

Menurutnya, optimalisasi penerimaan tetap diperlukan untuk memperkuat kapasitas fiskal, tetapi kebijakan tersebut tidak boleh mengorbankan daya beli masyarakat maupun keberlangsungan dunia usaha.

"Negara harus menghimpun pendapatan negara secara optimal, tetapi juga harus adil dalam membagi beban," ujarnya.

Dari sisi belanja, DPR meminta agar anggaran semakin berkualitas, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil.

Sementara dari sisi pembiayaan, pemerintah diminta berhati-hati dalam mengelola defisit dan utang negara. Puan mengingatkan setiap kebijakan pembiayaan harus mempertimbangkan manfaat dan risikonya dalam jangka panjang.

"Setiap pembiayaan harus dilihat dari manfaat, risiko, dan bebannya bagi generasi mendatang. Kebijakan hari ini tidak boleh meninggalkan beban yang tidak adil bagi generasi yang akan datang," kata Puan.

Dengan APBN 2027 yang berpotensi mendekati Rp4.000 triliun, pembahasan anggaran tidak hanya akan menentukan besarnya uang yang dapat dibelanjakan pemerintah.

DPR dan pemerintah juga akan menentukan prioritas penggunaan sumber daya negara untuk menjawab berbagai persoalan masyarakat.

"APBN bukan sekadar angka dan program. Bagi rakyat, yang diingat bukan besarnya angka dalam APBN, melainkan seberapa besar APBN mampu mengubah hidup rakyat menjadi lebih baik," tutur Puan.