DPRD DKI Jakarta Desak Penambahan SLB di Jakarta Timur dan Penguatan Saluran Pengaduan Siswa

AKURAT.CO Komisi E DPRD DKI Jakarta menyoroti minimnya jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) di Jakarta Timur yang dinilai belum memadai untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak berkebutuhan khusus.

Kondisi ini mengundang keluhan dari masyarakat karena biaya sekolah swasta bagi anak-anak difabel terbilang tinggi dan sulit dijangkau oleh banyak keluarga.

Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Komisi E, Justin Adrian, dalam rapat pembahasan pra-Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 bersama Dinas Pendidikan DKI Jakarta di Jakarta, Senin (17/3/2025).

Menurut Justin, Jakarta Timur hanya memiliki satu SLB, sementara data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa sekitar 8 persen dari total penduduk Jakarta merupakan penyandang disabilitas.

Dengan populasi Jakarta Timur yang mencapai 2,6 juta jiwa, diperkirakan ada sekitar 200 ribu warga difabel yang seharusnya mendapatkan akses pendidikan yang layak.

“Dengan anggaran pendidikan DKI Jakarta yang mencapai Rp18 triliun, seharusnya masalah ini tidak lagi terabaikan. Pemerintah perlu memastikan bahwa anak-anak berkebutuhan khusus mendapatkan fasilitas pendidikan yang layak,” tegas Justin.

Baca Juga: 3 Polisi Way Kanan Tewas Ditembak Saat Gerebek Sabung Ayam, Salah Satunya Kapolsek

Selain masalah SLB, Komisi E juga menyoroti perlunya penguatan saluran pengaduan bagi siswa menyusul kasus pelecehan seksual di Jakarta Barat baru-baru ini.

Justin menilai belum ada mekanisme pengaduan yang efektif, sehingga membuat sejumlah siswa terpaksa melakukan unjuk rasa sebagai bentuk protes.

“Tidak adanya sarana pengaduan yang jelas membuat siswa merasa tidak terlindungi dan terpaksa turun ke jalan. Ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak-anak perlu diperbaiki dan diperkuat,” ujar Justin dengan nada serius.

Ia juga mempertanyakan efektivitas penggunaan anggaran pendidikan DKI Jakarta. Meski jumlahnya besar, prestasi siswa di tingkat internasional masih minim.

Justin menyoroti bahwa prestasi internasional terakhir hanya berasal dari satu SMA yang mengikuti kompetisi di Kazakhstan pada tahun 2024.

Sementara itu, sekolah negeri dari daerah lain justru lebih banyak meraih prestasi pada tahun-tahun sebelumnya.

Menanggapi berbagai kritik tersebut, Plt. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Sarjoko, menyatakan bahwa pihaknya sedang menyusun berbagai program untuk RKPD 2026.

Beberapa fokus utama meliputi percepatan akses pendidikan 13 tahun (termasuk PAUD), peningkatan manfaat KJP Plus dan KJMU, serta kolaborasi strategis dengan industri untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja terampil sesuai kebutuhan.

Selain itu, peningkatan kualitas pendidik melalui pelatihan dan sertifikasi juga menjadi prioritas.

Dengan berbagai isu yang diangkat, Komisi E DPRD DKI Jakarta berharap agar pemerintah segera mengambil langkah konkret dalam meningkatkan kualitas pendidikan, termasuk bagi anak-anak berkebutuhan khusus.