Pengamat: Longsor di TPST Bantargebang Dipicu Sistem Open Dumping dan Tumpukan Sampah Rapuh

AKURAT.CO Pengamat tata kota, Yayat Supriatna, menilai, longsor yang terjadi di TPST Bantargebang disebabkan akumulasi sampah yang belum dikelola secara maksimal dan masih mengandalkan sistem Open Dumping.

Menurut Yayat, metode open dumping membuat sampah hanya ditumpuk tanpa proses pengolahan dan pemadatan yang memadai.

Kondisi tersebut menyebabkan struktur gunungan sampah menjadi rapuh, terutama ketika diguyur hujan.

“Pendekatan open dumping itu menumpuk sampah lalu diratakan. Struktur sampah itu lemah kalau kena air. Seperti kita menumpuk tanah lalu disiram hujan, ya rontok,” kata Yayat saat dihubungi di Jakarta, Senin (9/3/2026).

Ia menjelaskan, tumpukan sampah yang tidak dipadatkan hanya membentuk kumpulan material yang mudah runtuh ketika terkena air dalam jumlah besar. Hal itu membuat gunungan sampah rentan mengalami longsor.

“Gunung sampah itu rapuh karena tidak ada pemadatan. Itu hanya kumpulan sampah. Kalau terus-menerus kena air hujan, ya akan rontok ke bawah,” ujarnya.

Yayat menilai kondisi tersebut menunjukkan pengelolaan sampah di Jakarta belum berjalan optimal.

Ia juga mempertanyakan realisasi proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik melalui Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) yang hingga kini belum terealisasi secara maksimal.

Baca Juga: Distribusi MBG di Gandus Harus Lewati Sungai Musi dan Jalan Berlumpur

Menurut dia, sistem open dumping memang lebih mudah diterapkan karena sampah cukup ditimbun dan diratakan. Namun metode tersebut memiliki risiko besar, termasuk potensi longsor.

“Dengan pola open dumping, ancaman seperti longsor atau runtuhan akan terus terjadi,” katanya.

Yayat menambahkan peristiwa serupa juga pernah terjadi di TPA Cipeucang di Tangerang Selatan.

Selain itu, ia menyoroti belum optimalnya pengoperasian fasilitas Refuse Derived Fuel Rorotan di Rorotan, Jakarta Utara.

Menurutnya, fasilitas tersebut seharusnya dapat membantu mengurangi beban sampah yang selama ini ditampung di Bantargebang.

“Iya, ini jadi dilema. Kalau RDF Rorotan bisa berfungsi maksimal, beban Bantargebang tidak terlalu berat. Sementara Rorotan didemo, Bantargebang tetap menanggung sampah yang terus menumpuk,” ujarnya.

Ia menilai kondisi tersebut menjadi “buah simalakama” bagi pengelolaan sampah di Jakarta.

Karena itu, pemerintah diminta segera mengambil langkah tegas untuk mengoperasikan RDF secara maksimal sekaligus menyelesaikan persoalan penolakan warga.

“Harus ada keberanian untuk segera mengoperasionalkan RDF secara maksimal dan mengatasi persoalan demonya. Kalau tidak, masalah seperti ini akan terus berulang,” pungkasnya.