Pedestrian Deck Dukuh Atas Ditargetkan Rampung Akhir 2028, Perkuat Integrasi Transportasi Publik

AKURAT.CO Gubernur Jakarta, Pramono Anung, menargetkan pembangunan Pedestrian Deck Dukuh Atas di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, selesai pada akhir 2028 untuk memperkuat integrasi transportasi publik di Jakarta

Pedestrian deck akan menghubungkan enam moda transportasi, yakni MRT Jakarta, LRT Jabodebek, KRL Commuter Line, Kereta Bandara Soekarno-Hatta, Transjakarta, dan LRT Jakarta.

Kehadiran fasilitas ini diharapkan menciptakan perpindahan antarmoda yang lebih mulus, sekaligus memangkas jarak dan waktu tempuh pengguna transportasi publik.

Baca Juga: Mulai Hari Ini, Tarif MRT Jakarta Cuma Rp 1, Simak Jadwal dan Syaratnya

"Jakarta saat ini telah menjadi kota kedua dengan sistem transportasi publik terbaik di Asia Tenggara. Karena itu, Pemprov DKI Jakarta berkomitmen terus meningkatkan kualitas layanan dan konektivitas antarmoda agar semakin banyak masyarakat beralih menggunakan transportasi publik," kata Pramono, dikutip Senin (22/6/2026).

Pedestrian deck tidak hanya berfungsi sebagai jalur penghubung antarmoda, tetapi juga akan membentuk wajah baru kawasan Sudirman-Dukuh Atas yang lebih modern, ramah pejalan kaki, dan terintegrasi. Infrastruktur tersebut juga dirancang aman dan nyaman bagi seluruh pengguna, termasuk penyandang disabilitas.

"Kehadirannya akan meningkatkan konektivitas, keselamatan, dan kenyamanan pejalan kaki, sekaligus memperkuat integrasi antarmoda transportasi publik. Pembangunan ini ditargetkan selesai pada akhir 2028," ujarnya.

Pramono menambahkan, proyek tersebut diharapkan dapat menghidupkan ruang publik serta mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan Dukuh Atas.

Selama masa konstruksi, pembangunan berpotensi menciptakan lapangan kerja, sedangkan setelah beroperasi diharapkan mampu meningkatkan daya tarik kawasan bagi pelaku usaha dan investor.

Baca Juga: Super Hemat! MRT, LRT, dan TransJakarta Rp1 di HUT ke-499 Jakarta

Untuk mendukung realisasi proyek, Pemprov Jakarta membuka peluang penerapan skema pembiayaan kreatif melalui kolaborasi dengan sektor perbankan, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan berbagai pemangku kepentingan.

Skema tersebut diharapkan dapat mempercepat pembangunan infrastruktur tanpa bergantung sepenuhnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Saya berharap pembangunan ini dapat berjalan tepat waktu dengan tetap mengedepankan aspek keselamatan, aksesibilitas, dan kenyamanan pengguna," tuturnya.