Dorong Penggunaan SPIP dalam Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan Lebih Baik, BPKP Siap Jadi Mitra Strategis Kemhan dan TNI

AKURAT.CO Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mendorong Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dapat digunakan pada setiap intansi pemerintah.

Hal itu disampaikan Sekretaris Utama BPKP, Ernadhi Sudarmanto, dalam acara Penyerahan Hasil Evaluasi Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP serta Inaugurasi Wisudawan Auditor di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI di Kantor BPKP, Jakarta, Selasa (12/12/2023).

Dia menyebut SPIP, manajemen risiko dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) berperan krusial dalam upaya meningkatkan tata kelola organisasi. Sebab, sebagai bagian dari pemerintahan, yang memiliki tugas tidak hanya sebatas mencapai tujuan tetapi juga melibatkan proses yang etis, efektif dan efisien.

Dijelaskan Ernadhi, SPIP merupakan pondasi yang menopang keberhasilan tata kelola organisasi. Dengan adanya pengendalian intern yang baik, organisasi dapat memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku.

"Ini menciptakan lingkungan yang sehat dan dapat diandalkan bagi setiap organisasi, termasuk Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia," katanya.

Baca Juga: BPKP Luncurkan Pelatihan Dan Sertifikasi Manajemen Risiko Sektor Publik

Ernadhi menerangkan, salah satu unsur penting dalam SPIP adalah manajemen risiko yang sangat diperlukan dalam menghadapi dinamika dunia yang selalu berubah. Melalui manajemen risiko yang baik, dapat mengantisipasi tantangan, menjaga ketahanan organisasi dan mengoptimalkan peluang yang muncul.

Apalagi di pertengahan tahun ini telah terbit Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN).

"Sejak 16 Juni 2023 dan diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan pencapaian sasaran Pembangunan nasional, meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan negara dan meningkatkan efektivitas sistem pengendalian intern dan berkembangnya inovasi pelayanan publik," ungkapnya.

Menurut Ernadhi, dalam setiap organisasi modern, peran APIP adalah memberikan jaminan bahwa segala aktivitas organisasi berjalan sesuai dengan standar etika dan integritas.

Dengan fungsi pengawasan yang efektif dapat mencegah dan mendeteksi potensi pelanggaran, memastikan akuntabilitas, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

"BPKP siap menjadi mitra yang kuat bagi Kementerian Pertahanan dan TNI dalam mengimplementasikan SPIP dan manajemen risiko," ucapnya.

Baca Juga: OJK Dan BPKP Sepakat Perkuat Pengawasan Sektor Jasa Keuangan 

Sementara itu, Inspektur Jenderal TNI, Letjen (Mar) Suhartono, mengatakan, APIP berperan penting dalam mengawal dan meningkatkan kinerja organisasi.

Apalagi TNI akan fokus kepada pengelolaan sumber daya manusia, praktik profesional, akuntabilitas dan manajemen kinerja, budaya hubungan organisasi, struktur dan tata Kelola serta aktifitas pengendalian dan kualitas pengawasan.

"APIP memiliki peran strategis dalam menunjang dan memperkuat efektivitas sistem pengendalian intern guna mewujudkan pemerintah yang efektif, efisien dan akuntabel," pungkasnya.