Demi Kesejahteraan Rakyat, MPR Minta Prabowo Pisah Kementerian Perumahan dari PUPR

AKURAT.CO Ketua MPR, Bambang Soesatyo (Bamsoet), menyoroti urgensi Kementerian Perumahan dipisah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Menurutnya, hal ini penting karena perumahan merupakan kebutuhan fundamental masyarakat, yang harus terpenuhi bahkan sudah sepatutnya menjadi hak milik. 

"Namun faktanya hanya sekitar 15,51 persen rumah tangga di Indonesia yang belum memiliki rumah. Artinya baru 70 persen lebih yang memiliki rumah dengan hak milik, selebihnya tidak. Dan sekitar 36,8 persen dari penduduk tinggal di rumah yang tidak layak huni,” ujarnya di Gedung MPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (29/5/2024).

Baca Juga: Percepat Pengembangan Merauke Jadi Lumbung Pangan, Mentan Amran Maksimalkan Penggunaan Teknologi

Maka dari itu, ia berpesan kepada Presiden terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto, untuk memisah Kementerian Perumahan agar bisa lebih fokus menangani masalah tersebut.

“Makanya saya setuju bahwa ke depan kalau memang ada rencana presiden terpilih hari ini, Pak Prabowo, memisahkan Kementerian Perumahan Rakyat dan Kementerian Pekerjaan Umum,” tuturnya.

“Karena itu kebutuhan penting yang membutuhkan konsentrasi dari para menteri ke depan, tidak seperti hari ini yang leading adalah pekerjaan umumnya, pembangunan jalan segala macam infrastruktur tapi pembangunan perumahan rakyatnya akan sedikit terabaikan,” sambung dia.

Baca Juga: Beda dengan Polda Jabar, Kompolnas Sebut Nama Andi dan Dani Masih Masuk DPO Kasus Vina

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini kemudian mengatakan, jika dipisah maka kegiatan ekonomi Indonesia juga akan meningkat naik dan berputar, sebab membangun jutaan rumah membutuhkan bahan bangunan yang akan menguntungkan bagi para pedagang.

“Karena kalau perumahan rakyat ini diperhatikan dengan baik, maka turunan kegiatan ekonominya akan juga terangkat, ikut naik ikut berputar. Dijelaskan tadi, ada sekitar 187 ikutannya dari mulai industri genteng, baja, dan seterusnya, itu akan bergerak terutama toko-toko yang menjual barang-barang itu akan bertumbuh baik, kemudian pekerja-pekerja kita akan banyak pekerjaan, sehingga tidak perlu lagi ke luar karena dalam negeri banyak pekerjaan,” bebernya.

“Dari hitung-hitungan tersebut, maka dibutuhkan pembangunan  perumahan setidak-tidaknya 1,3 juta unit rumah per tahun secara konsisten. Namun faktanya hanya 120.000an yg terealisasi, artinya masih jauh dari harapan, baglog rumah,” demikian Bamsoet.