Akurat
Pemprov Sumsel

Di Rakernas Apeksi, Jokowi Singgung Biaya LRT dan MRT Mahal: APBD Enggak Ada yang Mampu

Rizky Dewantara | 4 Juni 2024, 09:28 WIB
Di Rakernas Apeksi, Jokowi Singgung Biaya LRT dan MRT Mahal: APBD Enggak Ada yang Mampu

AKURAT.CO Dalam pembukaan rapat kerja nasional (rakernas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) XVII tahun 2024, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti banyak kota yang sudah mulai mengalami kemacetan.

"Kita melihat sekarang ini sudah banyak kota-kota di Indonesia sudah mulai macet. Pak Walikota Balikpapan, Balikpapan sudah macet. Surabaya sudah macet. Bandung, Pak Walikota Bandung. Sudah macet Bandung. Medan sudah macet. Semuanya. Sudah mulai macet," kata Jokowi di Balikpapan, Selasa (4/6/2024).

Untuk itu, dia mengingatkan pentingnya transportasi umum di perkotaan. Salah satunya dengan membangun kereta otonom tanpa rel atau Autonomous-rail Rapid Transit (ART).

Baca Juga: Insiden Besi Jatuh, MRT Jakarta Kembali Beroperasi Normal

Menurutnya, biaya pembangunan ART akan lebih murah dibandingkan jika membangun Moda Raya Terpadu (MRT) atau Light Rail Transit (LRT). Dia pun bercerita saat MRT Jakarta pertama kali dibangun menghabiskan biaya Rp1,1 triliun per kilometer (km), yang kini biayanya sudah meningkat menjadi Rp2,3 triliun per km.

Sementara itu, biaya pembangunan LRT Jakarta lebih murah mencapai sekitar Rp600 miliar per km, karena dibangun sendiri dan memakai gerbong yang dibuat oleh PT Industri Kereta Api (INKA).

Menurutnya, transportasi MRT dan LRT akan memberatkan pemerintah kota karena dana pembangunannya melebih Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Baca Juga: Diplomasi Politik Hijau Jokowi dalam Emisi Karbon dan Sawit

"Siapa yang sanggup? Ada kota yang APBD-nya sanggup? Tunjuk jari. Enggak ada yang mampu," imbuhnya.

"Oleh sebab itu, ada barang baru yang namanya ART. Autonomus Rapid Transit. Tidak pakai rel tapi pakai magnet, bisa 2-3 gerbong. Nah ini jauh lebih murah. Nanti kalau ada APBD-nya memiliki kemampuan tolong berhubungan dengan menteri PUPR. Bisa dibagi porsinya 50:50, APBD dan APBN," jelasnya.

Dia mengingatkan, jika pemerintah kota tidak memperhatikan dan menyiapkan diri untuk penrapan transportasi umum, maka seluruh kota di Indonesia akan jadi kota macet dalam 10-20 tahun yang akan datang.

Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.