Pasca Kasus Hasyim Asy'ari, DPR Diminta Awasi Gaya Hidup Komisioner KPU

AKURAT.CO Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dipertanyakan pasca terungkapnya skandal pelecehan seksual yang menyeret mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy'ari.

Sebab, dalam sidang pembacaan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Hasyim terbukti melanggar kode etik dengan menggunakan relasi jabatan untuk keperluan di luar tugas.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, mengatakan DPR sebagai mitra KPU harus senantiasa mengawasi gerak para komisioner agar tidak terjadi penyalahgunaan jabatan dan penggunaan anggaran.

Baca Juga: Segera Lantik Ketua KPU Pengganti Hasyim Asy'ari

"Penyalahgunaan jabatan dengan mengatasnamakan fasilitas negara seharusnya sudah terendus oleh DPR," kata Lucius kepada Akurat.co, Kamis (11/7/2024).

Menurutnya, lemahnya pengawasan DPR disebabkan karena fokus terhadap penyelenggaraan pemilu saja. Sehingga gaya hidup para komisioner luput dari pantauan dan menyebabkan proses pemilu tidak berintegritas.

"Komisi II lupa untuk mengingatkan KPU akan gaya hidup komisioner yang cenderung kurang elok sebagai penyelenggara pemilu yang berintegritas," ujarnya.

Dia menduga pembiaran soal gaya hidup komisioner yang cenderung hedonis merupakan titah DPR karena telah mengamankan kepentingan masing-masing partai politik.

"Bisa jadi hidup mewah Komisioner KPU mungkin atas seijin Komisi II yang pada saat yang sama menitipkan kepentingan terkait Pemilu," tegasnya.