KPK Siap Turun Tangan Usut Dugaan Korupsi Pengalihan Kuota Haji

AKURAT.CO Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap membantu panitia khusus angket pengawasan haji untuk mengusut indikasi dugaan rasuah pengalihan kuota haji.

Juru bicara (Jubir) KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, mengatakan pihaknya dapat turun tangan jika adanya laporan atau temuan dugaan tersebut. Selain upaya penindakan, lembaga antikorupsi juga dapat terjun terkait pencegahan tindak pidana korupsi.

"Mungkin apabila ditemukan ada indikasi korupsi di situ baru nanti, baik itu pencegahan maupun penindakan bisa turun," kata Tessa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, seperti dikutip, Akurat.co, Sabtu (13/7/2024).

Dia menjelaskan, sejauh ini pihaknya belum menerima ajakan kolaborasi dari pansus haji DPR. Yang jelas, pihaknya siap bekerjasama apabila nantinya ada permintaan pendampingan dari pansus haji DPR.

Baca Juga: Pansus Siap Kerja Selama Masa Reses, Optimis Bikin Pelaksanaan Haji Tahun Depan Lebih Baik

"Pada prinsipnya KPK menyambut positif. Kita akan lihat dalam kapasitas apa KPK bisa mendampingi kegiatan tersebut," imbuhnya.

Diketahui, DPR RI membentuk panitia khusus (pansus) angket pelaksanaan haji 2024. Adapun keputusan DPR membentuk pansus untuk mengevaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2024 terjadi pada Rapat Paripurna ke-21 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024, Selasa (9/7/2024). Pansus itu disebut-sebut nantinya bakal melibatkan KPK.

Anggota Pansus Angket Ibadah Haji 2024, Achmad Baidowi atai Awiek sebelumnya mengungkap permintaan keterlibatan KPK. Termasuk salah satunya terkait audit pengelolaan keuangan ibadah haji.

"Tentu dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan lembaga yang berwenang juga akan dilibatkan. Mestinya dilibatkan, tapi ini aspirasi pribadi-pribadi nanti akan diusulkan panitia angket berlangsung," kata Awiek, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (9/7).

Dikatakan Awiek pansus angket haji nantinya bakal menyelesaikan sejumlah masalah. Di antaranya, pelanggaran UU penyelenggaraan ibadah haji hingga pengalihan kuota haji.

"Belum lagi pelayanan di tanah suci terutama di Armuzna. Ketersediaan tenda, dengan ketambahan jamaah ternyata fasilitasnya tidak juga bertambah. Belum lagi terkini kita mendengar kemarin ada delay penerbangan sampai 28 jam, dari salah satu maskapai nasional," ujar dia.