Prabowo Gelar Ratas dengan PPATK hingga Kejagung, Langkah Sigap Cegah Kebocoran Anggaran?

AKURAT.CO Presiden RI, Prabowo Subianto, menggelar rapat terbatas (ratas) dengan Kejaksaan Agung dan sejumlah kepala badan. Ratas diperkirakan mulai pukul 15.00 WIB, di Istana Kepresiden, Jakarta, Senin (13/1/2025).

Sejumlah tokoh yang terlihat hadir dalam ratas ini, di antaranya Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Muhammad Yusuf Ateh; dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana.

Selain itu, sejumlah pejabat Kejaksaan Agung yang hadir di antaranya, Jamintel Reda Manthovani, Jamdatun Narendra Jatna, Jampidum Asep Nana Mulyana, Jampidmil Ali Ridho, dan Jampidsus Febrie Adriansyah.

Baca Juga: Tidak Ada Kompromi, Presiden Prabowo Bakal Basmi Judi Online di Indonesia

Berdasarkan informasi yang beredar, Jaksa Agung ST Burhanuddin turut hadir dalam ratas bersama Presiden kali ini. Namun, sosoknya belum terlihat oleh awak media.

Sementara itu, sejauh ini belum ada keterangan resmi terkait apa yang menjadi agenda dalam ratas kali ini. Namun, tidak menutup kemungkinan ratas ini untuk membahas soal antisipasi untuk mencegah terjadinya kebocoran anggaran.

Mengingat, Presiden Prabowo Subianto selalu menekankan bahwa dirinya berkomitmen untuk memerangi kebocoran. Selain itu, Prabowo juga meminta kepada seluruh kementerian lembaga untuk melakukan berbagai upaya penghematan.

Diketahui, Prabowo dalam pidato perdananya sebagai presiden, mengajak semua pihak untuk berani menghadapi kenyataan masih terjadinya kebocoran anggaran negara, penyelewengan, dan korupsi yang membahayakan masa depan dan generasi penerus bangsa.

Prabowo pun mengajak semua pejabat politik dan pejabat Pemerintah pada semua tingkatan, untuk tidak takut menghadapi realita skandal perbuatan curang penuh penyimpangan, kolusi, antara oknum pejabat dengan pengusaha-pengusaha yang nakal, dan tidak patriotik. Dia berkomitmen memberantas korupsi yang menyebabkan kebocoran anggaran.

Baca Juga: Prabowo Berencana Gelar Retreat dengan Kepala Daerah Terpilih, Istana: Biar Kompak

Anggota Komisi XI DPR, Hillary Brigitta Lasut, meyakini Presiden Prabowo Subianto akan membawa kembali hukum sebagai alat pencari keadilan sesungguhnya, bukan alat politik.

"Saya yakin di pemerintahan yang baru ini bisa, karena Pak prabowo sudah sampaikan langsung sendiri demokrasi dan hukum akan berjalan dengan baik, serta menjunjung tinggi rasa keadilan. Tapi harus ada pengawalan masyarakat Indonesia," kata Hillary dalam keterangan resmi, Jumat (25/10/2024).

Dia yakin, penegakkan hukum di era pemerintahan saat ini akan lebih baik, karena Prabowo juga telah menekankan komitmennya untuk setia pada konstitusi. Dengan begitu, tak ada lagi pelanggaran terhadap konstitusi yang sempat menjadi isu di republik ini beberapa waktu ke belakang.