Kader PSI di OMO FOLU Net Sink 2030, DPR Minta Menhut Transparan: Jangan Cuma Bagi-bagi Kue Kekuasaan!

AKURAT.CO Penunjukan sejumlah kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam Operation Management Office (OMO) Indonesia Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 terus menuai kritik.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, mendesak Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni untuk membuka ke publik seluruh proses penetapan 25 persen anggota tim FOLU Net Sink 2030 yang berasal dari PSI.

Menurutnya, publik berhak tahu bagaimana mekanisme seleksi, siapa yang melakukan seleksi, dan apa dasar pertimbangan dalam memilih mereka.

"Bukan berarti kita meragukan kompetensi mereka, tapi transparansi itu penting. Publik perlu tahu bagaimana prosesnya," ujar Alex di Jakarta, Jumat (7/3/2025).

Menhut Raja Juli yang juga merupakan Sekjen PSI, diketahui menunjuk 11 kader PSI dalam struktur FOLU Net Sink 2030, yang dibiayai melalui dana hibah Norway Contribution lewat Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 32 Tahun 2025, tim FOLU Net Sink 2030 terdiri dari 43 orang.

Baca Juga: KLH Perkuat Program Terpadu Pengelolaan Sampah dari Hulu ke Hilir

Dari jumlah itu, 12 orang di antaranya (sekitar 25 persen) berlatar belakang kader PSI. Mereka menempati berbagai posisi dengan honor fantastis.

Berikut rincian honor yang diterima anggota tim:

- Penanggung Jawab/Pengarah: Rp 50.000.000
- Wakil Penanggung Jawab/Pengarah: Rp 40.000.000
- Dewan Penasehat Ahli (4 orang): Rp 25.000.000
- Ketua Pelaksana, Ketua Harian I & II, Sekretaris/Koordinator Sekretariat, Ketua Bidang: Rp 30.000.000
- Anggota Bidang: Rp 20.000.000
- Staf Kesekretariatan Bidang: Rp 8.000.000

Dalam struktur baru ini, Menhut Raja Juli Antoni menunjuk dirinya sendiri sebagai penanggung jawab sekaligus pengarah tim, didampingi seorang wakil.

Alex Indra Lukman menyoroti alokasi dana hibah yang lebih banyak digunakan untuk membayar honorarium dibanding mendanai program-program kehutanan.

Ia khawatir program ini tidak akan berjalan optimal karena fokus anggarannya lebih banyak terserap untuk gaji pejabat.

"Dana hibah ini seharusnya lebih banyak dialokasikan untuk program, bukan untuk menggaji pejabat hingga puluhan juta rupiah. Kalau melihat SK yang ditandatangani Menhut, harapan itu tampaknya sulit terwujud," ujarnya pesimistis.

Menurutnya, dalam periode sebelumnya, tim FOLU Net Sink 2030 diisi oleh pejabat struktural Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta akademisi pro-lingkungan.

Namun, di bawah kepemimpinan Raja Juli Antoni, banyak posisi strategis justru diisi oleh kader partai politik.

Alex menilai keputusan ini bertentangan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan bersih (clean government).

Jika tidak ada transparansi, publik akan menilai bahwa keputusan Menhut ini hanya sekadar bagi-bagi kekuasaan bagi kolega politiknya.

"Kalau Menhut tidak berani terbuka, publik akan menilai bahwa ini hanya ajang bagi-bagi kue kekuasaan yang jelas-jelas berlawanan dengan semangat pemerintahan Presiden Prabowo," tegasnya.

Sebagai informasi, Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 adalah program nasional yang bertujuan menekan emisi gas rumah kaca (GRK) di sektor kehutanan dan lahan.

Baca Juga: Prabowo Kumpulkan Pengusaha Kelas Kakap, Sambut PM Vietnam di Istana Hari Ini

Program ini diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon.

Targetnya adalah mencapai tingkat emisi negatif sebesar -140 juta ton CO2e pada 2030, melalui strategi:

1. Menghindari deforestasi 
2. Konservasi dan pengelolaan hutan lestari
3. Perlindungan dan restorasi lahan gambut
4. Peningkatan serapan karbon

Dari total target penurunan emisi GRK Indonesia, sektor FOLU diproyeksikan berkontribusi hingga 60 persen.

Namun, dengan adanya dugaan konflik kepentingan dalam perekrutan tim, muncul kekhawatiran bahwa target ambisius ini hanya akan menjadi ilusi belaka.

Publik kini menunggu langkah Menhut Raja Juli Antoni—apakah ia akan bersikap transparan atau tetap bungkam di tengah derasnya kritik?