Buruh Desak Outsourcing Dihapus, Memperburuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia

AKURAT.CO Ratusan buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Nasional (SPN), menggelar aksi unjuk rasa dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day, di kawasan Monas, Jakarta Pusat.
Dalam aksi tersebut, para buruh menuntut penghapusan sistem outsourcing yang dinilai merugikan pekerja dan menciptakan ketidakpastian kerja.
Perwakilan SPN Jakarta Utara, Sopyan Hadi meminta Presiden Prabowo Subianto untuk menghapus sistem outsourcing telah menyebabkan banyak pekerja terjebak dalam kondisi kerja yang tidak pasti, dengan upah yang rendah dan jaminan sosial yang tidak memadai.
Baca Juga: Prabowo Jadi Presiden Paling Konsisten Perjuangkan Kesejahteraan Buruh
"Outsourcing tidak hanya merugikan hak-hak pekerja, tapi juga memperburuk kesejahteraan buruh di Indonesia. Kami menuntut pemerintah untuk segera menghapuskan sistem ini," kata Sopyan, Kamis (1/5/2025).
Menurut SPN, outsourcing telah menjadi salah satu alasan utama rendahnya kualitas pekerjaan di banyak sektor industri. Buruh yang bekerja dengan status outsourcing, sering kali tidak mendapatkan perlindungan hukum yang layak.
"Yang kita rasakan itu mulai dari tunjangan kesehatan, pensiun, dan hak cuti yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku," tegasnya.
Aksi yang berlangsung damai ini dihadiri oleh ribuan buruh dari berbagai sektor, termasuk manufaktur, transportasi, dan jasa. Mereka juga mengajak masyarakat, untuk mendukung perjuangan buruh dalam memperjuangkan hak-haknya dan meningkatkan kesejahteraan pekerja di Indonesia.
"Kami ingin adanya regulasi yang lebih berpihak pada pekerja, tidak hanya menguntungkan pengusaha," ujarnya.
Aksi ini juga diwarnai dengan serangkaian kegiatan lain, seperti orasi, musik, dan pembacaan pernyataan sikap, serta penandatanganan petisi untuk mendukung penghapusan outsourcing. Buruh berharap, melalui aksi ini, suara mereka dapat didengar dan ada perubahan signifikan dalam perlindungan hak-hak pekerja di tanah air.
Baca Juga: Di Hadapan Buruh, Prabowo Dukung Pengesahan RUU Perampasan Aset dan Perlindungan PRT
Sementara itu, Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang baru akan dibuat untuk mencari cara menghapus sistem outsourcing.
Prabowo menegaskan niatnya untuk menghapus outsourcing di Indonesia. Nantinya, dewan yang diisi para pimpinan serikat buruh tanah air diperintahkan untuk mencari cara merealisasikan mimpi Prabowo itu.
"Saya akan meminta Dewan Kesejahteraan Nasional mempelajari bagaimana caranya kita kalau bisa, tidak segera, tapi secepat-cepatnya kita ingin menghapus outsourcing," tegas Prabowo dalam Pidato Hari Buruh di Monas, Jakarta Pusat, Kamis (1/5/2025).
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
Terpopuler
- 1Kuota Gratis 81 GB HUT ke-81 RI Viral di WhatsApp, Ini Faktanya
- 2Bukan Febrie Adriansyah, Eksekutor Aset PT GBU Ternyata Anggota Tim 9 Hari Wibowo
- 3Demo Hari Ini di Bundaran HI, BEM UI Bawa 8 Tuntutan, Apa Saja Isinya?
- 420 Link Twibbon 17 Agustus 2026 Terbaru, Cocok untuk Rayakan HUT ke-81 RI Hari Ini!
- 5Kode Redeem FF Spesial 17 Agustus 2026, Ada Hadiah Gratis untuk Rayakan HUT ke-81 RI
- 6Diduga Selewengkan Kas RW Rp11 Miliar, Mantan Ketua dan Sekretaris RW di PIK Dilaporkan ke Polisi
- 7BEM UI Demo 18 Agustus di Bundaran HI, Ternyata Ini 8 Tuntutannya!
- 8Ben-Gvir Serukan Pembunuhan 30–40 Orang di Gaza Tiap Malam, Netanyahu Dikritik dari Kanan
- 9Lebih Inklusif dan Merakyat, Pemerintah Semarakkan HUT ke-81 RI di Kampung-kampung Padat Penduduk
- 10RUU Perampasan Aset Ditargetkan Sah Desember 2026








