Golkar Dukung Kebijakan untuk Rakyat Kecil yang Dijalankan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia

Atikah Umiyani | 9 Juni 2025, 09:20 WIB

AKURAT.CO Partai Golkar mendukung penuh kinerja Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, yang telah membuat banyak kebijakan yang pro kepada rakyat.

Salah satunya yaitu dengan membuka peluang bagi rakyat kecil atau sektor UMKM untuk ikut serta dalam pengelolaan pertambangan.

Kebijakan tersebut adalah wujud nyata keberpihakan pemerintah kepada rakyat kecil.

"UMKM harus mendapat akses yang lebih besar dan kebijakan Menteri Bahlil sudah membuktikan bahwa negara hadir untuk mereka," ujar Sekjen Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, melalui keterangannya, Senin (9/6/2025).

Dia menilai bahwa kebijakan tersebut merupakan suatu terobosan yang patut diapresiasi.

Sebab, selama ini, sektor pertambangan nasional cenderung didominasi oleh berbagai kepentingan yang menguntungkan perusahaan besar dan pihak asing.

Hal itu, kata Sarmuji, telah lama menjadi keluhan banyak pihak, terutama pelaku UMKM yang hanya bisa menjadi penonton di negeri sendiri.

"Kebijakan baru saat ini adalah koreksi penting agar mereka juga bisa menjadi pemain utama di sektor pertambangan nasional," ujarnya.

Menurut Sarmuji, keterlibatan UMKM dalam pengelolaan tambang adalah suatu kebijakan yang berani sekaligus bukti keberpihakkan pemerintah terhadap masyarakat.

Kebijakan ini pun diyakini akan membawa dampak yang baik. Sebab, mereka yang selama ini terpinggirkan bisa memperoleh ruang partisipasi yang lebih besar sehingga bisa mendorong perekonomian nasional dan mendukung pemerataan kesejahteraan.

Ketegasan lainnya, lanjut Sarmuji, Bahlil juga mencabut izin usaha pertambangan (IUP) besar yang selama ini ditelantarkan dan berencana membaginya kepada UMKM, terutama yang berasal dari daerah setempat.

Dia mengatakan, kebijakan tersebut merupakan terobosan yang selama ini dirindukan rakyat serta langkah maju untuk mendistribusikan kesejahteraan secara lebih adil.

"Ini menunjukkan bahwa negara hadir untuk rakyat, bukan hanya untuk segelintir pengusaha besar," ucapnya.

Di sisi lain, Sarmuji juga turut menyoroti mafia impor minyak, yang selama ini diuntungkan kebijakan sebelumnya, kini juga ikut menyerang Bahlil setelah keluarnya kebijakan untuk mendongkrak lifting migas.

Serangan dilakukan dengan ikut menunggangi berbagai narasi miring untuk menggoyang kebijakan yang sebenarnya berpihak pada rakyat.

Narasi dimaksud, salah satunya terkait kasus IUP nikel milik PT Gag Nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, yang dihentikan sementara oleh Bahlil.

Padahal, Sarmuji mengatakan bahwa izin tersebut dibuat oleh menteri sebelumnya tetapi kesalahannya dilimpahkan kepada menteri era sekarang.

"Jangan sampai publik terjebak pada narasi yang tidak adil. Ini bukan soal pribadi Menteri Bahlil tetapi tentang bagaimana negara hadir untuk rakyat," ungkapnya.