Permintaan Maaf Atas Kekurangan Pelayanan Haji Bukan Bentuk Penyelesaian

Paskalis Rubedanto | 11 Juni 2025, 08:04 WIB

AKURAT.CO Tim Pengawas Haji DPR menyayangkan permintaan maaf yang disampaikan Menteri Agama, Nasaruddin Umar, atas kekurangan dalam pelayanan jemaah haji tahun 2025.

Menurut Ketua Timwas Haji DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal, permintaan maaf semestinya bukan menjadi bentuk penyelesaian, mengingat DPR telah sejak awal memberi peringatan terhadap potensi masalah teknis dalam pelaksanaan ibadah haji.

"Sebetulnya kalau seorang pejabat negara itu sah-sah saja meminta maaf terhadap suatu hal yang terkait kegagalan. Tapi, menurut saya, itu bukan hal yang bagus," ujarnya di Mekkah, Arab Saudi, Selasa (10/6/2025) waktu setempat.

Wakil Ketua DPR itu memastikan bahwa DPR sebagai bagian dari fungsi pengawasan sudah sejak awal mengingatkan pemerintah, khususnya Kementerian Agama, mengenai potensi persoalan dalam pelayanan haji.

Terutama terkait perubahan sistem pelayanan oleh pemerintah Arab Saudi.

"Saya sudah ingatkan waktu itu pada Pak Menteri Agama, hati-hati. Ini akan terjadi kejadian-kejadian yang harus diantisipasi. Tapi apa yang terjadi? Dari transportasi Mekkah ke Arafah bermasalah, kemudian tenda di Arafah pun juga bermasalah," jelas Cucun.

Menurutnya, permintaan maaf secara etika bisa dihargai tetapi pemerintah semestinya menunjukkan kesiapan sejak awal, bukan merespons setelah persoalan muncul.

Cucun menilai pelayanan haji adalah siklus yang bisa dipelajari dari tahun ke tahun dan semestinya tidak ada alasan untuk tidak siap.

Sebelumnya, Menteri Agama, Nasaruddin Umar, menyampaikan permintaan maaf kepada jemaah haji Indonesia atas sejumlah kekurangan dalam layanan selama pelaksanaan haji 1446 Hijriah.

Dalam keterangan resminya, Menag mengakui masih ada masalah dalam aspek akomodasi, transportasi dan katering, serta menjanjikan perbaikan ke depan.