Veronica Tan: Ekonomi Perawatan Harus Masuk Roadmap Pembangunan Nasional

AKURAT.CO Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Veronica Tan menekankan pentingnya menjadikan ekonomi perawatan sebagai bagian integral dari roadmap pembangunan nasional lima tahun ke depan.
Ia menilai, kerja-kerja perawatan—baik yang berbayar maupun tidak—perlu diakui sebagai fondasi ekonomi baru, terutama bagi perempuan.
“Kata kuncinya adalah kerja sama. Ini bukan sekadar diskusi, tapi langkah awal agar kerja-kerja perawatan diakui sebagai fondasi ekonomi baru,” ujar Veronica saat memberikan pernyataan resmi, Jumat (27/6/2025).
Untuk mempercepat langkah tersebut, Veronica mendorong pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Ekonomi Perawatan lintas sektor, yang akan merancang kebijakan inklusif dan berpihak pada pekerja perawatan.
“Kita butuh regulasi yang mengakui kerja perawatan, baik yang dilakukan secara profesional maupun tidak dibayar. Kita juga perlu skema pelatihan, sertifikasi, layanan perawatan publik yang terjangkau, dan pendataan kontribusi kerja perawatan terhadap PDB nasional,” tegasnya.
Veronica juga menyoroti fakta bahwa jutaan perempuan di Indonesia menjalankan kerja perawatan tanpa imbalan, mulai dari mengurus anak, lansia, hingga anggota keluarga yang sakit.
Kondisi ini, menurutnya, harus segera diubah agar mereka mendapatkan perlindungan dan pengakuan yang layak.
Baca Juga: Pemilu Nasional dan Daerah Dipisah, Kemendagri Fokus pada Efisiensi Biaya dan Regulasi
“Kita ingin perempuan punya kemandirian ekonomi. Mereka harus diakui sebagai pekerja perawatan yang sah, termasuk saat bekerja di luar negeri. Mereka berhak atas perlindungan, upah layak, dan standar kerja yang jelas,” kata dia.
Lebih lanjut, Veronica menjelaskan, ekonomi perawatan kini menjadi isu strategis global, terutama pasca pandemi.
Ia membagikan pengalamannya setelah mengikuti forum tahunan ekonomi perawatan di Singapura.
“Pemerintah Singapura menjadikan isu penuaan populasi sebagai prioritas, dan itu mendorong tumbuhnya ekosistem kerja perawatan sekaligus membuka peluang ekonomi. Care economy adalah paradigma baru yang juga harus kita bangun di Indonesia,” jelasnya.
Ia menegaskan, pembentukan Pokja lintas kementerian dan lembaga merupakan langkah nyata untuk memastikan kerja perawatan tidak lagi diabaikan.
Pokja ini diharapkan dapat mengubah cara pandang terhadap pekerjaan domestik serta memperjuangkan standar, perlindungan, dan pengakuan terhadap pekerja perawatan.
“Kita dorong lahirnya kebijakan yang menjamin pekerja perawatan kita memiliki standar kompetensi, hak perlindungan, dan rasa aman, baik di dalam maupun luar negeri,” tutup Veronica.
Baca Juga: HP Mirip iPhone: Daftar Smartphone dengan Desain dan Fitur ala iPhone
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini


Terpopuler
- 1Tidak Semua Pengabdian Berujung Bintang, Hormat untuk Kolonel Edward Sitorus
- 2Kalender Jawa 15 Oktober 2026: Watak Weton Kamis Kliwon Dikenal Ramah dan Mudah Bergaul
- 3Kalender Jawa 14 Oktober 2026: Rabu Wage Dikenal Punya Watak Teguh dan Penuh Pertimbangan
- 4Boyamin Duga Nusron Wahid ke Malaysia Usai Menghindari Panggilan KPK
- 5Bangkai Kapal Tertua di Dunia Berusia 4.700 Tahun Ditemukan di Turki, Apa Saja yang Terungkap?
- 6Dua Jenderal TNI AD Dinilai Memenuhi Syarat Jadi Calon Panglima TNI, Siapa Saja?
- 7Tudingan Ijazah Palsu Dirinya dan Gibran Terus Bergulir, Jokowi: Berpotensi Pengalihan Isu
- 8Trump Sudah Berhati-Hati Terlibat Perang, Netanyahu Berupaya Memicu Kembali Konfrontasi dengan Iran
- 9Dua Tahun Dipimpin Prabowo: Harga Pupuk Turun 20 Persen, Kesejahteraan Petani Meningkat
- 10Boyamin Duga Nusron Wahid ke Malaysia Usai Menghindari Panggilan KPK







