Perwakilan Mahasiswa Apresiasi Pertemuan dengan Pemerintah, Harap Aspirasi Bisa Ditindaklanjuti

AKURAT.CO Para perwakilan mahasiswa dari berbagai organisasi menyampaikan apresiasi atas kesempatan berdialog langsung dengan jajaran pemerintah di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (4/9/2025) malam. 

Dalam silaturahmi ini, jajaran pemerintah diwakili oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, serta Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro

Koordinator Media BEM SI Kerakyatan, Pasha Fazillah Afap, menilai bahwa Pemerintah sangat terbuka dan menyambut baik pertemuan ini. Menurutnya, pertemuan ini menjadi ruang strategis untuk menyampaikan aspirasi sekaligus memperkuat iklim demokrasi di Indonesia.

Baca Juga: Di Istana Negara, BEM PTNU Minta Pemerintah Jamin Hak Guru hingga Pekerja Informal

"Tadi Bapak Mensesneg sudah memberikan respon yang cukup positif dan segera akan disampaikan ke Bapak Presiden. Kebetulan memang tadi sebetulnya Pak Presiden ingin menemui kami, namun ada acara Maulid di Istiqlal," ucap Pasha usai pertemuan, dikutip Jumat (5/9/2025). 

Sementara itu, Ketua BEM UPN Veteran Jakarta, Kaleb Otniel Aritonang, menyampaikan bahwa pemerintah siap mengakomodasi aspirasi mahasiswa.

"Apapun tuntutannya per hari ini kita sampaikan langsung ke lembaga eksekutif, pun harus tetap masyarakat dan kami rekan-rekan mahasiswa kawal. Tentunya perlu pengawalan tersendiri dari kami selaku masyarakat dan mahasiswa," katanya.

Dari kelompok Cipayung, Ketua Umum DPP GMNI, Risyad Fahlefi, menyampaikan bahwa poin utama yang mereka bawa adalah perlindungan terhadap aktivis. 

Baca Juga: Pemerintah Jamu Mahasiswa di Istana Negara, Bangun Perspektif Bersama untuk Kemajuan Bangsa

"Beberapa yang menjadi titik fokus kami adalah bagaimana kawan-kawan aktivis di seluruh daerah dan seluruh kabupaten kota bisa tidak ada yang dilakukan kriminalisasi. Pembebasan aktivis ini tentu menjadi tujuan pokok kami," ujarnya. 

Risyad juga mendorong pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tidak memberatkan masyarakat kecil. 

"Lalu yang berikutnya adalah mengenai bagaimana tim investigasi harus dibentuk oleh Presiden dan berikutnya adalah kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada masyarakat," ungkapnya. 

Para mahasiswa meyakini, aspirasi yang mereka bawa akan segera ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Mereka sepakat bahwa pertemuan ini menjadi langkah awal untuk memperkuat komunikasi dengan pemerintah.