Beroperasi di 2026, Sekolah Garuda Harus Terjangkau dan Terbuka untuk Semua Kalangan

AKURAT.CO Pemerintah diminta untuk benar-benar menjamin aspek inklusifitas Sekolah Garuda. Di mana sekolah yang akan segera beroperasi pada 2026 mendatang, harus terbuka untuk semua kalangan tanpa terkecuali.

"Jangan sampai Sekolah Garuda hanya menjadi simbol saja. Pemerintah wajib memastikan akses pendidikan di sekolah ini bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya kelompok tertentu," tegas Anggota Komisi X DPR RI, Habib Syarief Muhammad, Jakarta, Sabtu (13/9/2025).

Selain itu, Habib yang juga politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendorong pemerintah memberikan jaminan pembiayaan agar siswa tidak terbebani. Sebab, pendidikan seharusnya menjadi hak dasar warga negara yang tidak boleh dikomersialisasi secara berlebihan.

Baca Juga: Ditargetkan Beroperasi di 2026, Pemerintah Seleksi Lokasi Prioritas Sekolah Garuda

"Siapapun yang menjadi siswa Sekolah Garuda harus mendapat kepastian biaya pendidikan yang terjangkau, bahkan sebisa mungkin ditanggung negara. Jangan sampai sekolah ini justru menjadi beban bagi orang tua," lanjutnya.

Meski demikian, pemerintah tidak hanya fokus pada aspek kuantitas atau fasilitas, melainkan juga pada kualitas guru, kurikulum, serta sistem pembelajaran yang adaptif terhadap perkembangan zaman.

"Jika inklusifitas dan biaya pendidikan sudah dijamin, maka langkah berikutnya adalah memastikan kualitas. Kita tidak ingin Sekolah Garuda hanya ramai di awal, tetapi gagal membentuk generasi unggul," tutup Habib.

Baca Juga: Wujudkan Visi Presiden, Wamendikti Tinjau Tiga Lokasi Sekolah Garuda di Kalbar

Sebelumnya, pemerintah menargetkan pembangunan Sekolah Garuda dapat selesai dan mulai beroperasi pada tahun ajaran 2026/2027. Saat ini, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tengah menyeleksi sejumlah lokasi yang akan menjadi prioritas pembangunan.

Wakil Menteri Dikti Saintek, Stella Christie, mengatakan empat provinsi telah ditetapkan sebagai prioritas tahap pertama, yaitu Bangka Belitung, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Tenggara. 

"Sementara, pembangunan di lokasi lain akan dilakukan pada tahap kedua dengan target penyelesaian pada 2027," ujar Stella dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (13/9/2025).