Perlu Kolaborasi Tangani Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak, Tak Bisa Hanya Andalkan Aparat Hukum

AKURAT.CO Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Veronica Tan, mengatakan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan, khususnya kekerasan seksual, harus dilakukan melalui kolaborasi berbagai pihak secara terintegrasi.

Menurutnya, penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak dapat hanya mengandalkan aparat penegak hukum, melainkan memerlukan keterhubungan dengan layanan kesehatan, pekerja sosial, lembaga psikologi, hingga lembaga perlindungan anak.

"Kita harus bersama-sama membangun sistem yang lebih kuat, menyediakan layanan yang mudah diakses dan menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak. Inilah mengapa kolaborasi menjadi kunci utama dalam mencapai tujuan kita bersama," kata Veronica, Rabu (24/9/2025).

Dalam menangani permasalahan tersebut, Pemerintah perlu mengoptimalkan upaya perlindungan dan pelayanan bagi perempuan dan anak dari tindak kekerasan, khususnya kekerasan seksual sesuai mandat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Namun, dalam pelaksanaannya penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan, antara lain terkait penegakan hukum, kepastian hukum bagi korban, dan pemenuhan hak korban.

"Padahal, lahirnya UU TPKS merupakan bentuk kehadiran negara dalam upaya memberikan rasa aman, bebas dari kekerasan dan diskriminasi, serta menjawab kebutuhan masyarakat terkait pemenuhan hak korban atas penanganan, pelindungan, dan pemulihan," jelasnya.

Untuk itu, dia menegaskan pentingnya peran Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Pusdokkes) Polri yang memiliki Laboratorium DNA dan Laboratorium Biomedik.

Pusdokkes Polri berperan vital dalam memberikan layanan medis forensik, pemeriksaan kesehatan korban, dan pengumpulan barang bukti medis yang sangat menentukan proses hukum.

"Kami berharap tenaga medis Polri tidak hanya berorientasi pada pembuktian pidana, tetapi juga terintegrasi dengan upaya pendampingan, perlindungan, dan pemulihan korban sesuai mandat Kemen PPPA," tambahnya.

Dia juga mendorong implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) di kepolisian, sebagai langkah strategis dalam memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Menurutnya, penerapan PUG sangat penting agar kebijakan, program, dan layanan kepolisian lebih responsif dan berpihak pada kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak korban kekerasan.

"Penyelenggaraan PUG dapat dilakukan mulai dari Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA PPO) yang sudah ada sehingga pelaksanaan tugas Polri tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum semata, tetapi juga terintegrasi dengan upaya pendampingan, perlindungan, dan pemulihan korban sesuai dengan mandat UU TPKS. Dengan cara ini, Polri dapat menghadirkan layanan yang lebih setara, inklusif, dan berkeadilan gender," ujarnya.

Sementara itu, Kapusdokkes Polri Irjen Pol. Dr. dr. Asep Hendradiana, menyampaikan penyelenggaraan Workshop Laboratorium Dokkes Pusdokkes Polri Tahun 2025 ini bukan sekadar menjadi ajang silaturahmi dan pertemuan, melainkan juga ruang strategis untuk berbagi pengetahuan dan memperkuat pemahaman para personel Polri, baik yang bertugas di pusat maupun wilayah.

Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi sarana peningkatan kapasitas, khususnya dalam mendukung tugas-tugas kedokteran kepolisian yang berperan penting bagi penegakan hukum.