Misbakhun Dukung Skema Pinjaman Pemerintah Pusat Jadi Terobosan untuk Pembiayaan Daerah

AKURAT.CO Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, menyambut positif langkah strategis pemerintah yang menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2025 tentang Pemberian Pinjaman oleh Pemerintah Pusat.

Menurut Misbakhun, regulasi baru ini merupakan terobosan penting yang memberikan kepastian hukum sekaligus membuka akses pembiayaan alternatif bagi pemerintah daerah, BUMN dan BUMD.

"PP 38 Tahun 2025 adalah jawaban atas kebutuhan skema pendanaan yang lebih fleksibel dan terkelola. Dengan aturan ini, pemerintah pusat memiliki dasar hukum yang kuat untuk mendukung proyek-proyek vital di daerah dan BUMN melalui mekanisme pinjaman langsung," jelasnya, melalui keterangan tertulis, Rabu (29/10/2025).

Baca Juga: Reses di Pasuruan, Misbakhun Tinjau Rehabilitasi Sungai Petung dan Apresiasi Program Presiden Prabowo

Misbakhun menjelaskan, kebijakan tersebut memberi peluang bagi pemda dan korporasi negara untuk mendapatkan pembiayaan yang lebih efisien dan terukur.

Skema ini akan mampu mempercepat pelaksanaan proyek strategis di daerah, khususnya di sektor infrastruktur yang selama ini sering terkendala akses pendanaan komersial.

"Melalui pinjaman langsung dari pemerintah pusat, biaya bunga dapat ditekan dibandingkan jika pemda atau BUMD mencari pinjaman melalui pasar modal atau perbankan konvensional," katanya.

Baca Juga: Misbakhun: DPR Siap Kawal Modernisasi Perpajakan Lewat Perbaikan Coretax

Meski demikian, Misbakhun menegaskan pentingnya prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam implementasinya.

Ia memastikan Komisi XI DPR akan menjalankan fungsi pengawasan secara ketat agar setiap penyaluran pinjaman didasarkan pada studi kelayakan yang matang, prinsip kehati-hatian (prudence) serta kemampuan bayar yang terukur (repayment capacity).

"Kami di DPR akan memastikan fasilitas ini digunakan secara produktif, tepat sasaran dan tidak menimbulkan risiko fiskal di kemudian hari, baik bagi APBN maupun APBD," ujarnya.

Baca Juga: Misbakhun Dorong Penurunan PPN Jadi 10 Persen: Ini Tuntutan Masyarakat yang Harus Didengar

"Kami berharap penerbitan PP Nomor 38 Tahun 2025 dapat memperkuat sinergi keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Sekaligus mendorong BUMN dan BUMD lebih ekspansif dalam menjalankan mandat pembangunan nasional," Misbakhun menjelaskan.