Tolak Rencana Syuriyah PBNU tentang Percepatan Muktamar, Kubu Gus Yahya Tegaskan Muktamar Tetap Digelar pada 2027

AKURAT.CO Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) kubu Yahya Cholil Staquf menegaskan menolak percepatan muktamar sebagai jalan keluar konflik dualisme kepengurusan yang tengah berlangsung di tubuh organisasi.

Jajaran tanfidziyah yang mendukung Yahya sepakat bahwa muktamar tetap digelar sesuai jadwal, yakni Januari 2027.

Sekretaris Jenderal PBNU Amin Said Husni menyatakan bahwa percepatan muktamar tidak diperlukan karena masa menuju forum permusyawaratan tertinggi NU itu sudah dekat.

“Satu tahun itu enggak lama,” ujarnya kepada wartawan di Kantor PBNU, Jakarta, Selasa, 2 Desember 2025.

Ia menambahkan pihaknya tetap mendorong upaya islah sebagai penyelesaian perbedaan internal.

Muktamar merupakan forum lima tahunan tempat pergantian pimpinan tertinggi PBNU. Forum ini terakhir digelar pada Desember 2021. Amin berharap jajaran Syuriyah dapat menerima usulan rekonsiliasi.

Baca Juga: PWNU DKI Pilih Diam di Tengah Rencana Muktamar PBNU Usai Pemecatan Gus Yahya

“Kami ingin kegaduhan ini semua menyatu kembali dan menyiapkan muktamar dengan sebaik-baiknya,” katanya.

Di sisi lain, Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar sebelumnya menyatakan akan menggelar rapat pleno atau muktamar dalam waktu dekat.

Langkah tersebut, menurutnya, diperlukan untuk menormalisasi roda organisasi pasca pemecatan Yahya dari jabatan Ketua Umum PBNU melalui Surat Edaran Nomor: 4785/PB.02/A.II.10.01/99/11/2025.

“Kami ingin transisi berjalan tertib, sesuai aturan jam’iyah,” ujar Miftachul dalam keterangan tertulis, Sabtu, 29 November 2025.

Surat edaran itu menetapkan bahwa per 26 November 2025, Yahya tidak lagi menjabat sebagai Ketua Umum. Miftachul mengambil alih kepemimpinan untuk sementara waktu.

Namun Yahya menyatakan menolak keputusan Syuriyah tersebut dan menyebut bahwa pemberhentian dirinya hanya dapat dilakukan melalui forum muktamar.

Baca Juga: Gus Yahya Surati Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar, Begini Inti Pesan Suratnya

Ia juga menolak wacana percepatan muktamar, sehingga perbedaan posisi antara kubu tanfidziyah dan Syuriyah masih berlanjut hingga kini.

Konflik mengenai waktu pelaksanaan muktamar menjadi fokus utama dalam perselisihan internal PBNU yang terus berlangsung sejak keputusan pemecatan tersebut. Hingga saat ini belum ada kesepakatan final tentang mekanisme penyelesaian dualisme kepemimpinan.