Komisi V DPR Belum Bentuk Panja Kasus Bandara IMIP: Kami Masih Cari Informasi

AKURAT.CO Komisi V DPR RI masih akan menelusuri dugaan pelanggaran terkait aktivitas, yang terjadi di kawasan Bandara Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Sulawesi Tengah.

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menekankan perlu adanya pengumpulan data-data untuk selanjutnya membentuk panitia kerja (panja) khusus yang fokus menyelesaikan permasalahan ini.

"Sejauh mana, kami masih melihat apakah perlu kami bentuk panja khusus untuk ini, nanti kami lihat," kata Lasarus kepada wartawan, dikutip Sabtu (6/12/2025).

Baca Juga: Komisi V DPR Segera Selidiki Dugaan Pelanggaran Bandara PT IMIP

Dia mengatakan, panja akan dibentuk jika pihaknya memilki data yang valid dan tak terbantahkan oleh pihak yang terkait.

"Kalau ada banyak begitu data kami dapatkan, ketika kami konfirmasi ternyata juga tidak diakui oleh pihak sana, tapi kami punya data yang valid, mungkin kami akan naikan statusnya menjadi panja, supaya kita urai secara keseluruhan. Kita panggil semua pihak terkait supaya informasi ini tidak menjadi liar," jelasnya.

Menurutnya, bandara IMIP merupakan salah satu Proyek Strategi Naisonal (PSN). Karena itu, pihaknya sangat berhati-hati dalam menyelesaikan kasus tersebut agar tidak salah melangkah.

"Kami dari Komisi V hati-hati juga gitu loh. Ini kan Proyek PSN. Jangan sampai seolah-olah seluruh proses yang kita lakukan itu nanti sekedar untuk mempersulit saja," ucapnya.

Baca Juga: Beroperasi Tanpa Kendali Negara, Bandara IMIP Morowali Bisa Ancam Keamanan dan Kedaulatan Indonesia

Sebelumnya, ekonom sekaligus pengamat kebijakan publik, Ichsanuddin Noorsy, memberikan analisis terkait isu Bandara IMIP. Dia mengaku memiliki informasi, analisis, dan data yang cukup lengkap terkait operasi industri di Morowali, termasuk rekrutmen tenaga kerja, kondisi pelabuhan, hingga isu perbedaan data ekspor-impor antara Indonesia dan China.

Secara garis besar, dia ingin memperjelas isu bandara bukan masalah utama, melainkan indikasi awal dari persoalan yang lebih besar.

Yang membuat Ichsanuddin lebih khawatir adalah kondisi pelabuhan laut (seaport) di kawasan tersebut. Dia menyebut pelabuhan itulah sumber risiko terbesar, karena diduga beroperasi tanpa pengawasan Bea Cukai dan Imigrasi. 

"Yang paling berbahaya menurut saya justru isu seaport ujungnya soal Bea Cukai dan soal Imigrasi," kata dia.

Selain itu, dia juga menyoroti bagaimana akses ke kawasan IMIP begitu tertutup, bahkan bagi pejabat negara. Dia heran bupati maupun gubernur pun tidak bisa masuk ke area tersebut.

Selain itu, dia mengungkap adanya data rekrutmen yang menunjukkan ribuan tenaga kerja asing masih didatangkan hingga 2025, dengan kisaran gaji dalam mata uang yuan. "Data yang saya punya, mereka masih merekrut, gaji minimal 8.000 yuan, ada yang sampai 20.000," jelasnya.