Sepakat dengan Kiai Said Aqil Siroj, Yenny Wahid Minta PBNU Kembalikan Konsesi Tambang

AKURAT.CO Putri Presiden ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid, Yenny Wahid, menyatakan sependapat dengan pandangan mantan Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj terkait pengelolaan konsesi tambang oleh Nahdlatul Ulama.
Menurut Yenny, lebih baik konsesi tambang yang diberikan kepada NU dikembalikan kepada pemerintah karena justru menimbulkan mudarat besar berupa perpecahan internal.
Pernyataan tersebut disampaikan Yenny Wahid saat menghadiri haul ke-16 Gus Dur di Pondok Pesantren Tebuireng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Kamis (18/12/2025). Ia menilai, konflik yang muncul belakangan ini menunjukkan bahwa pengelolaan tambang melalui organisasi kemasyarakatan membawa dampak negatif yang serius.
“Sekarang sudah jelas yang di depan mata ada mudarat yang besar, yaitu mudarat perpecahan. Ini yang harus menjadi prioritas utama kita. Saya mendukung seruan KH Said yang mengatakan mungkin lebih baik tambang diberikan kembali kepada pemerintah,” kata Yenny.
Baca Juga: KH Said Aqil Tegaskan Hasil Musyawarah Kubro Lirboyo Wajib Ditindaklanjuti demi Keutuhan NU
Yenny mengungkapkan, sebelum acara haul tersebut, dirinya sempat berkomunikasi dengan Luhut Binsar Pandjaitan dan membahas perkembangan politik nasional, termasuk dinamika yang terjadi di tubuh NU. Dalam pembicaraan itu, Luhut disebut tidak setuju jika organisasi kemasyarakatan diberikan konsesi tambang karena pengelolaannya tidak mudah dan berpotensi menimbulkan masalah.
Menurut Yenny, Luhut bahkan sejak awal enggan menandatangani kebijakan terkait tambang untuk ormas karena menilai sektor tersebut membutuhkan pengelolaan yang sangat kompleks. Ia menambahkan, dalam pandangan budaya Tionghoa, pengelolaan tambang memerlukan “tangan dingin”, jika tidak justru akan memicu konflik dan perpecahan.
Yenny menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi NU saat ini. Ia mengingatkan bahwa sejak awal berdiri, NU diibaratkan sebagai tali tambang yang mengikat dan mempersatukan, namun kini justru berpotensi menjadi ancaman bagi para pemimpinnya. Karena itu, ia menilai persoalan ini harus menjadi bahan renungan bersama.
Ia juga menyerukan agar NU menjauhkan diri dari hal-hal yang dinilai membawa mudarat. Jika pemerintah ingin membantu NU, Yenny menyarankan bantuan diberikan dalam bentuk anggaran yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan sekolah, pesantren, rumah, dan program sosial lain yang lebih bermanfaat bagi umat.
“Tapi kalau seperti ini, mudaratnya jauh lebih besar,” ujarnya.
Yenny turut mengingatkan pesan pendiri NU, KH Hasyim Asy’ari, yang mendirikan organisasi ini dengan semangat persatuan dan mahabbah antarsesama, serta komitmen menyebarkan ajaran Islam Ahlussunnah wal Jama’ah. Ia menilai semangat tersebut harus kembali menjadi pegangan utama dalam menyikapi persoalan yang tengah dihadapi NU.
Ia juga meminta maaf apabila pernyataannya menyinggung pihak tertentu. Namun, ia menegaskan bahwa sikap tersebut lahir dari kegelisahan dan kepedulian terhadap masa depan NU.
Lebih lanjut, Yenny mengungkapkan adanya informasi mengenai menteri yang disebut mendorong pemberian izin tambang kepada organisasi keagamaan yang berafiliasi dengan partainya. Menurutnya, kondisi tersebut berbahaya karena berpotensi menjadikan NU sekadar alat legitimasi politik.
“Ada teman-teman wartawan yang mengatakan menteri itu memberikan izin tambang untuk ormas keagamaan yang berafiliasi dengan partainya. Ini berarti NU dipakai sebagai alat legitimasi saja. Itu yang menurut saya harus kita cermati,” kata Yenny.
Baca Juga: Pj Ketum PBNU Sowan ke Pesantren di Jawa Timur, Perkuat Konsolidasi Internal NU
Ia menegaskan agar NU tidak terjebak dalam situasi semacam itu karena hanya akan merugikan organisasi. Menurutnya, NU adalah organisasi besar yang memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga persatuan umat, bangsa, bahkan dunia.
“NU jangan masuk ke jebakan semacam ini. NU besar. Tugas kita semua menjaganya, agar kita bisa menjaga Indonesia dan menjaga dunia,” ujar Yenny.
Haul ke-16 Gus Dur tersebut turut dihadiri sejumlah tokoh nasional dan ulama, di antaranya Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin, serta Kiai Ahmad Mustofa Bisri atau Gus Mus.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini









