Ribuan Penambang Rakyat Poboya Gelar Aksi Desak Penciutan Lahan Konsesi PT CPM
AKURAT.CO Ribuan penambang rakyat dari kawasan Poboya, Kota Palu, menggelar aksi unjuk rasa mendesak pemerintah agar sebagian lahan konsesi dari PT Citra Palu Minerals (PT CPM) diciutkan, dan ditetapkan sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).
Pada Selasa malam (27/1/2026), massa penambang telah melakukan pra-kondisi dengan memblokir akses jalan menuju area tambang Poboya. Puluhan truk dan kendaraan pengangkut material diparkir berjajar, sementara ratusan penambang duduk berkelompok di badan jalan, menghentikan total aktivitas tambang.
Di lokasi aksi, barisan truk terparkir rapat di jalur tanah berbatu, diterangi lampu kendaraan dan cahaya warung darurat. Aksi ini merupakan puncak perjuangan bertahun-tahun yang dinilai belum mendapat kepastian hukum.
Baca Juga: Antam Buka Suara soal Rencana Pengalihan Tambang Emas Martabe
Kebersamaan dan solidaritas antarpenambang terlihat kuat di tengah malam, mencerminkan denyut kehidupan ribuan keluarga yang bergantung pada tambang rakyat Poboya.
Massa bergerak secara berurutan ke empat titik strategis di Kota Palu: Kantor DPRD Kota Palu, DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, serta Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah. Lokasi-lokasi tersebut dipilih sebagai simbol harapan, agar wakil rakyat dan aparat negara memberikan perhatian serius terhadap aspirasi penambang.
"Benar, hari ini kami turun aksi. Jumlah massa diperkirakan mencapai 4.000 hingga 5.000 orang, berasal dari berbagai latar belakang seperti sopir truk, operator tromol, buruh angkut, dan pekerja tambang lainnya," kata Tokoh Front Pemuda Kaili (FPK) Sulawesi Tengah, Amir Sidiq, Rabu (28/1/2026).
Baca Juga: Kementerian ESDM Terbitkan RKAB Tambang, Antam Sudah Kantongi Izin
Dia menegaskan, seluruh aktivitas penambangan rakyat di Poboya dihentikan sementara demi menyukseskan perjuangan kolektif. "Ini bentuk solidaritas kami untuk memperjuangkan hak hidup ribuan keluarga," tambahnya.
Amir Sidiq juga memberikan sikap tegas bahwa jika tidak ada langkah konkret dari pihak perusahaan dan pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini, massa akan kembali turun dengan jumlah yang lebih besar.
"Aksi ini akan terus berjalan sampai tuntutan kami diterima," tegasnya.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
