Penunjukan Dirut Patra Niaga Disorot, Isu B40 hingga Tata Kelola Transportasi Jadi Catatan

AKURAT.CO Penunjukan Direktur Utama Subholding Pertamina Patra Niaga (PPN) pasca-merger menuai perhatian dari sejumlah kalangan.

Keputusan tersebut dinilai perlu dibarengi dengan komitmen kuat terhadap perbaikan tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas di sektor energi nasional, sejalan dengan agenda reformasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terus didorong pemerintah.

Lembaga pemantau kebijakan publik, Sentinel Studi Hukum dan Masyarakat (Sentinel), menilai bahwa penguatan tata kelola di tubuh Pertamina Patra Niaga menjadi krusial mengingat peran strategis perusahaan dalam distribusi energi nasional.

Sentinel mengingatkan pentingnya memastikan kepemimpinan yang mampu mendorong perbaikan sistemik, khususnya di sektor hilir migas.

Sentinel juga menyoroti kinerja operasional subholding tersebut dalam beberapa tahun terakhir, termasuk persoalan distribusi bahan bakar minyak (BBM).

Masih ditemukannya kejadian kekosongan BBM di sejumlah wilayah, mulai dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi hingga Jawa, dinilai mencerminkan perlunya perbaikan perencanaan pasokan dan pengendalian distribusi yang lebih efektif.

Dalam kajiannya, Sentinel menyoroti implementasi program Biosolar B40 Performance yang dinilai perlu dievaluasi secara menyeluruh.

Lembaga ini mendorong agar seluruh proses pengadaan bahan pendukung, termasuk zat aditif, dilakukan secara transparan dan kompetitif sesuai prinsip tata kelola yang baik.

Sentinel juga menekankan pentingnya memastikan bahwa proses produksi biodiesel dilakukan sesuai standar keselamatan dan mutu. Pengawasan terhadap metode pencampuran bahan bakar dinilai krusial agar kualitas BBM yang diterima masyarakat tetap terjaga.

Baca Juga: Prabowo Ajak PM Australia Perkuat Program Pelatihan Tenaga Pengajar di Indonesia

“Program transisi energi seperti B40 harus dijalankan dengan standar teknis yang ketat agar tidak menimbulkan persoalan baru di lapangan,” ujar Ronal Jefferson, Director of Policy Advocacy Sentinel, di Jakarta, Kamis (6/2/2026).

Selain itu, Sentinel menilai proyek digitalisasi ribuan SPBU yang digulirkan beberapa tahun terakhir perlu dievaluasi efektivitasnya.

Digitalisasi sejatinya diharapkan menjadi instrumen pengawasan distribusi BBM dan subsidi, namun di lapangan masih ditemukan indikasi kebocoran yang memerlukan perbaikan sistem dan penguatan pengawasan.

“Digitalisasi seharusnya memperkuat pengendalian subsidi. Jika masih terjadi kebocoran, berarti ada aspek sistem yang perlu dibenahi secara serius,” kata Ronal.

Sentinel mengingatkan bahwa besarnya alokasi dana subsidi energi, termasuk dukungan pembiayaan biodiesel yang diperkirakan mencapai puluhan triliun rupiah per tahun, menuntut pengelolaan yang sangat hati-hati dan akuntabel.

Isu lain yang disoroti adalah pengadaan jasa transportasi BBM.

Sentinel mendorong agar proses penunjukan vendor kapal dan mobil tangki dilakukan secara terbuka dan kompetitif guna mencegah inefisiensi serta memastikan persaingan usaha yang sehat.

Menurut Sentinel, keterbukaan dalam pengadaan jasa logistik akan berdampak langsung pada efisiensi biaya distribusi dan ketahanan pasokan energi nasional.

Atas berbagai catatan tersebut, Sentinel mendorong Kementerian BUMN dan pemangku kepentingan terkait untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola Pertamina Patra Niaga.

Penguatan sistem pengawasan internal, transparansi pengadaan, serta kepatuhan terhadap standar teknis dinilai menjadi kunci perbaikan ke depan.

“Evaluasi berkala dan pengawasan yang kuat diperlukan agar Pertamina Patra Niaga mampu menjalankan perannya secara optimal dan menjaga kepercayaan publik,” tutup Ronal.

Baca Juga: Jaksa Temukan Bukti Adanya Tekanan Proyek Chromebook, Kesaksian PPK yang Mengundurkan Diri Berpotensi Memperberat Hukuman Nadiem Makarim