Hadapi Ancaman Karhutla 2026, Pemerintah Kerahkan Strategi Mitigasi dan Modifikasi Cuaca

AKURAT.CO Pemerintah menegaskan komitmen kuat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui Apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Karhutla Tahun 2026.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Djamari Chaniago, mengatakan, apel kesiapsiagaan tersebut menjadi penanda dimulainya langkah antisipatif secara lebih dini, terpadu, dan tegas dalam menghadapi potensi karhutla.

Menurutnya, kesiapsiagaan merupakan kunci utama dalam penanganan karhutla, karena kecepatan respons dan ketepatan koordinasi akan menentukan apakah api dapat dikendalikan sejak awal atau justru berkembang menjadi bencana besar.

“Apel kesiapsiagaan bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan wujud nyata kehadiran dan keseriusan negara dalam melindungi masyarakat serta lingkungan,” kata Djamari, Jumat (6/3/2026).

Ia menegaskan bahwa penanganan karhutla bukan hanya berkaitan dengan keselamatan wilayah dan kesehatan masyarakat, tetapi juga menyangkut nama baik bangsa di mata dunia.

“Karhutla sangat penting untuk diatasi, bukan hanya demi keselamatan wilayah dan masyarakat, tetapi juga terkait reputasi bangsa dan negara dalam penanganannya,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Djamari juga memaparkan berbagai upaya yang dapat dilakukan dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan, mulai dari mitigasi hingga pencegahan.

“Mitigasi dan pencegahan dapat dilakukan melalui berbagai langkah, seperti modifikasi cuaca, water bombing, patroli helikopter, serta menjaga tinggi muka air pada kanal dan parit di lahan gambut,” jelasnya.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan hubungan manusia dengan alam, karena alam akan merespons sesuai dengan bagaimana manusia memperlakukannya.

Djamari turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam upaya penanggulangan karhutla, mulai dari pemerintah daerah, BNPB, Basarnas, TNI, Polri, Manggala Agni, BPBD, relawan, hingga masyarakat yang berada di garis depan.

“Target kita bukan sekadar memadamkan api, tetapi menekan kejadian karhutla serendah mungkin hingga menuju kondisi yang semakin terkendali. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Keberhasilan pencegahan karhutla merupakan gabungan dari disiplin kebijakan, kesiapsiagaan di lapangan, kepatuhan perusahaan, serta partisipasi masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyebutkan bahwa luas kebakaran hutan dan lahan pada 2025 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Ia menjelaskan, pada 2024 luas karhutla tercatat mencapai 376.805 hektare, sedangkan pada 2025 turun menjadi 359.619 hektare.

“Penurunan ini terjadi berkat kerja sama antara kementerian dan lembaga, baik di tingkat pusat maupun daerah,” katanya.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto menambahkan bahwa dalam tujuh tahun terakhir sejak 2019, Indonesia berhasil mencegah terjadinya karhutla berskala besar.

Menurutnya, capaian tersebut tetap terjaga bahkan saat Indonesia menghadapi fenomena El Nino pada 2023.

Pemerintah pun berkomitmen mempertahankan capaian tersebut pada 2026 melalui penguatan kolaborasi lintas instansi dan penanganan terintegrasi di enam provinsi prioritas, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

“Ketika apinya masih kecil, penanganan dilakukan oleh pemerintah kabupaten dan provinsi. Dari enam provinsi prioritas, baru Riau yang telah meminta bantuan pemerintah pusat per Maret ini, sehingga Bapak Menko Polkam langsung memimpin kami untuk hadir di Provinsi Riau,” jelas Suharyanto.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fathani menyampaikan bahwa berdasarkan pemantauan iklim, pada 2026 Indonesia diperkirakan berada dalam kondisi El Nino–Southern Oscillation (ENSO) netral.

Artinya, tidak terjadi fenomena El Nino maupun La Nina.

Meski demikian, curah hujan diprediksi sedikit di bawah normal dibandingkan rata-rata 30 tahun terakhir, sehingga potensi kekeringan dan karhutla tetap perlu diantisipasi lebih dini.

Wilayah sekitar ekuator seperti Riau, Jambi, dan Kalimantan Barat diperkirakan akan memasuki puncak musim kemarau pada Juni hingga Agustus.

Untuk mengurangi risiko tersebut, pemerintah bersama berbagai pihak telah melakukan Operasi Modifikasi Cuaca dengan menyemai awan guna mendatangkan hujan dan meningkatkan kelembapan lahan sebelum memasuki puncak musim kemarau.

“Langkah ini menjadi bagian dari strategi mitigasi dini agar wilayah rawan karhutla memiliki kondisi lahan yang lebih basah dan siap menghadapi potensi musim kering yang lebih berat,” tegasnya.