Efisiensi di Tengah Krisis, Wacana Prabowo Pangkas Gaji Pejabat Tuai Apresiasi

AKURAT.CO Wacana pemotongan gaji menteri dan pejabat negara yang tengah dikaji Presiden Prabowo Subianto mulai menuai respons dari berbagai kalangan.

Langkah tersebut dinilai sebagai sinyal moral di tengah ketidakpastian global akibat konflik di Timur Tengah.

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB, Ali Ahmad, menilai wacana tersebut mencerminkan pentingnya empati dan solidaritas pemimpin terhadap masyarakat.

“Ketika rakyat diminta bersiap menghadapi dampak ekonomi, para pejabat juga perlu menunjukkan kesiapan untuk berkorban,” ujar Ali Ahmad, Selasa (17/3/2026).

Ia menjelaskan, pemotongan gaji pejabat memiliki nilai simbolik yang kuat, meskipun kontribusinya terhadap anggaran negara relatif kecil.

“Langkah ini sebaiknya diposisikan sebagai pesan kepemimpinan moral, bukan satu-satunya instrumen kebijakan ekonomi,” katanya.

Menurutnya, eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah berpotensi memengaruhi harga energi global, rantai pasok internasional, serta stabilitas ekonomi, termasuk di Indonesia.

Karena itu, ia mendorong agar wacana penghematan diperluas menjadi gerakan disiplin fiskal nasional.

“Mulai dari efisiensi belanja kementerian, penguatan prioritas program, hingga pengendalian pemborosan anggaran,” ujarnya.

Baca Juga: Bahlil Lepas Mudik Gratis Golkar, Seribu Pemudik Diberangkatkan ke Sejumlah Kota

Ali juga menekankan pentingnya memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap mampu melindungi masyarakat, khususnya kelompok rentan, UMKM, dan sektor produktif yang terdampak gejolak global.

Ia menambahkan, transparansi komunikasi kepada publik menjadi kunci jika kebijakan tersebut benar-benar diterapkan, agar dapat dipahami sebagai bentuk kebersamaan nasional dalam menghadapi krisis.

“Situasi global ini harus menjadi momentum untuk memperkuat reformasi pengelolaan anggaran, meningkatkan efisiensi birokrasi, dan memastikan setiap rupiah APBN memberikan manfaat maksimal,” tegasnya.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo mengusulkan opsi pemotongan gaji pejabat sebagai bagian dari langkah penghematan anggaran, dengan mencontoh kebijakan yang diterapkan di Pakistan dalam menghadapi dampak konflik global.

Di negara tersebut, pemerintah menerapkan berbagai langkah efisiensi, mulai dari kebijakan 50 persen work from home (WFH), pengurangan hari kerja menjadi empat hari, hingga pemotongan gaji anggota parlemen sebesar 25 persen. Bahkan, anggota kabinet tidak menerima gaji selama masa krisis.

“Ini hanya contoh. Kita perlu mengkaji langkah-langkah penghematan yang bisa diterapkan,” ujar Prabowo dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3/2026).

Wacana ini kini menjadi bagian dari diskursus kebijakan nasional dalam menghadapi tekanan ekonomi global yang kian dinamis.