Pemerintah Siapkan Skema Evakuasi hingga Moratorium Penempatan PMI di Kawasan Konflik Timur Tengah

AKURAT.CO Pemerintah memastikan telah menyiapkan langkah mitigasi menyeluruh untuk melindungi pekerja migran Indonesia (PMI) di kawasan Timur Tengah, yang berpotensi terdampak konflik, khususnya di sekitar Iran.

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin, mengatakan pihaknya telah membentuk tim crisis monitoring di bawah Direktorat Jenderal Perlindungan untuk memantau perkembangan situasi secara harian.

"Dirjen Perlindungan sudah membuat tim crisis monitoring yang melakukan monitoring harian dan koordinasi dengan perwakilan kita di luar negeri, terutama di daerah konflik dan sekitarnya," ujar Mukhtarudin, dalam rapat bersama Komisi IX DPR, Rabu (8/4/2026).

Baca Juga: AS–Iran Sepakati Gencatan Senjata Dua Pekan, Israel: Tak Berlaku untuk Konflik dengan Hizbullah

Dia menjelaskan, pemerintah juga telah menggelar rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga guna mengantisipasi kemungkinan eskalasi konflik. Sejumlah instansi yang terlibat antara lain Kementerian Luar Negeri, Imigrasi, Kementerian Dalam Negeri, hingga Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Menurutnya, koordinasi tersebut penting untuk menyiapkan langkah cepat apabila diperlukan evakuasi PMI dari wilayah terdampak. Selain itu, Kementerian P2MI juga membuka layanan pengaduan 24 jam serta hotline khusus Timur Tengah untuk menerima laporan dan memberikan informasi kepada keluarga PMI di Indonesia.

Baca Juga: Strategi Trading Saat IHSG Turun di Tengah Konflik Timur Tengah: Saham Apa yang Masih Menarik?

"Desk koordinasi perlindungan kita aktifkan 24 jam, termasuk untuk pengaduan dan penyampaian informasi kondisi PMI di negara konflik," katanya.

Sebagai langkah antisipatif, pemerintah juga tengah menyiapkan opsi kebijakan penghentian sementara atau larangan penempatan PMI ke wilayah berisiko tinggi jika situasi memburuk. "Kalau kondisi semakin tidak kondusif, kita akan cooling down penempatan, bahkan menyiapkan opsi penghentian sementara," tegasnya.

Tak hanya itu, pemerintah juga telah menyiapkan fasilitas kepulangan PMI serta layanan pendampingan psikologis secara daring, mengingat dampak konflik saat ini lebih dirasakan secara mental. Seluruh langkah ini dilakukan sebagai bentuk kesiapsiagaan pemerintah dalam melindungi PMI di tengah dinamika geopolitik kawasan Timur Tengah.